PERAN
•Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
•Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak.
•Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
•Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
•Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.
•Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
•Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
•Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak. FUNGSI
•Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
•Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
•Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebjijakan.
•Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
•Menyebasluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
•Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
•Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
•Melakukan perlindungan khusus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak ” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.
