Politik Kelas Pekerja

Jika anda tak mendapatkan dukungan besar dari anggota, sebagai pimpinan buruh, mungkin di pemilu kemarin, anggota sedang menghukum anda--saat demokrasi internal sudah membusuk.

Anda berusaha mengalahkan musuh dengan cara yang mirip dengan cara yang digunakan musuh-musuh anda. Disitulah rakyat tak melihat perbedaannya--dan memilih yang bisa memberikan sogokan langsung

Sudah berpikir untuk berontak?

DIRTY VOTE - Full Movie (OFFICIAL) Dirty Vote dokumenter yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan ...

Ikut gerakan warga
Jagain TPS, jagain suara--perbanyak amunisi, untuk berontak nantinya.

https://kawalpemilu.org/

Kaum sekte ultra kiri adalah tidak tahu mengkombinasikan taktik jangka pendek dan strategi jangka panjang.

Dalam permainan catur, ambisi mereka hanyalah soal membunuh raja lawan, tapi tidak masuk akal bagi mereka jika harus mengorbankan perwira-perwira mereka untuk tujuan tersebut.

Ya, mereka pesorak yang hebat, juga pencemooh, tapi bukan pemain.

Bacaleg Partai Buruh tidak ada yang berasal dari tokoh publik dan artis. Semua adalah orang biasa, aktivis pergerakan yang selama ini sudah teruji dan setia dalam berjuang bersama buruh, petani, serta alemen masyarakat kecil yang lain,” ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Ahad (14/5/2023).

Para bacaleg dari Partai Buruh, kata Said berasal dari berbagai latar belakang. Seperti aktivis serikat buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer, buruh migran, pekerja rumah tangga, serikat miskin kota, miskin desa, akademisi, dosen, guru, aktivis perempuat, PRT, kalangan milenial dan gen z, aktivis lingkungan hidup, penggiat HAM, dan pensiunan PNS.

"Termasuk juga ada ojol, sopir, ibu rumah tangga, PKL, tukang parkir, pengangon bebek, pekerja warteg, pedagang sayur, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya,” tutur dia.

https://news.republika.co.id/berita/rumtz9436/partai-buruh-daftar-kpu-driver-ojol-hingga-ibu-rumah-tangga-jadi-bakal-caleg

Partai Buruh Daftar KPU, Driver Ojol hingga Ibu Rumah Tangga Jadi Bakal Caleg |Republika Online Partai Buruh menargetkan bisa meraih 30 kursi DPR RI.

Sikap Komite Politik Nasional (Kompolnas---KPBI dk) Partai Buruh.

https://parade.id/kompolnas-menyikapi-rumor-partai-buruh-dukung-ganjar-di-pilpres-2024/

Patut disayangkan, hari yang penting dan bersejarah itu harusnya dapat menjadi titik balik kebangkitan kelas pekerja dalam menentang seluruh agenda oligarki yang tidak adil, diskriminatif dan tidak pro-rakyat, serta satu-satunya partai yang mengusung Agenda Politik Kelas Pekerja itu harus dicederai dengan adanya tindakan politik yang dilakukan oleh unsur yang ada di Partai Buruh dengan mendatangi Ganjar Pranowo tanpa sepengetahuan unsur yang lainnya,” kata Aldi, Sekjen Kompolnas.

“Tentu itu tidak sehat, dalam pertemuan itu mengklaim ke pihak media bahwa Partai Buruh ‘Arahnya pasti… teman-teman Partai Buruh mengkerucut ke Pak Ganjar Pranowo dan mereka akan umumkan di Juni nanti’. Dan menyebut ‘Partai Buruh akan all out mendukung Ganjar.’ Selain itu disebutkan p**a di dalam pertemuan itu bahwa Partai Buruh tidak menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tapi hanya mempermasalahkan klaster ketenagakerjaan,” lanjut keterangannya.

Ia mengungkap bahwa keputusan untuk bertemu Ganjar Pranowo usai aksi May Day itu sendiri bukanlah keputusan resmi Partai Buruh dan bahwa dukungan kepada Omnibus Law Cipta Kerja, selain klaster ketenagakerjaan, bertentangan dengan sikap resmi Partai Buruh sejak awal.

“Selama ini, kami dari Komite Politik Nasional-Partai Buruh banyak menahan diri dalam menyampaikan aspirasi kami terkait capres-cawapres ke publik karena kami menghormati mekanisme internal Partai Buruh, yakni Konvensi Partai Buruh yang akan diselenggarakan pada bulan Juni atau Juli 2023,” kata dia.

Pernyataan dukungan capres-cawapres dari unsur-unsur partai tertentu sebelum konvensi yang diklaim mewakili Partai Buruh disebutnya bertentangan dengan mekanisme internal partai dan karena itu bukan merupakan sikap resmi partai.

Partai Buruh kata Aldi, memiliki sikap resmi terkait capres-cawapres 2024. Pertama, Partai Buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja secara keseluruhan, bukan hanya mempermasalahkan klaster ketenagakerjaan.

Undang-Undang ini ditolak karena isinya telah memangkas hak-hak buruh, hak atas lingkungan serta hak asasi manusia lainnya, sementara proses pembentukannya yang cacat, mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik.

Kedua, Partai Buruh oleh karena itu menolak capres-cawapres yang berasal dari atau diusung oleh partai politik pendukung Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketiga, Partai Buruh mendukung capres-cawapres alternatif. Apa yang dimaksud dengan capres- cawapres alternatif adalah capres-cawapres yang relatif bersih dari pengaruh partai-partai pendukung Omnibus Law dan oligarki.

“Dalam Rakernas Partai Buruh, ada dua nama capres- cawapres alternatif, yaitu Najwa Shihab dan Said Iqbal sendiri,” kata dia.

Keempat, mendukung capres-cawapres alternatif mensyaratkan perubahan aturan Pemilu yang ada, dalam hal ini adalah Parliamentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen. Pasalnya, dalam aturan Pemilu yang sekarang, capres-cawapres hanya bisa diusulkan oleh partai atau koalisi partai yang di Pemilu sebelumnya mencapai Presidential Threshold 20 persen.

“Karenanya, kami menuntut dicabutnya Parliamentary Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen, serta ketentuan yang menghambat partai politik baru untuk dapat mengajukan capres sebelum berpartisipasi dalam pemilu. Aturan itu memang tidak demokratis dan hanya menguntungkan partai-partai oligarki yang besar dan mapan. Partai Buruh sendiri sudah berencana akan mengajukan judicial review atas aturan tersebut,” paparnya.

Keempat, masih dalam sikap resmi sebelum konvensi, Ganjar Pranowo disebut bukanlah capres yang baik untuk kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya (petani, kaum miskin kota, dlsb.). hal itu karena dalam kasus-kasus perampasan ruang hidup warga oleh pemodal di Jawa Tengah, seperti kasus Kendeng dan Wadas, alih-alih membela kepentingan warga, Gubernur Ganjar Pranowo malah membela kepentingan pemodal. Bahkan warga yang melawan dikriminalisasi dan direpresi dengan kekerasan.

Selain itu Ganjar menjadikan upah murah sebagai “daya saing” untuk menarik investor menanamkan modalnya di wilayah Jateng. Pun UMP Jateng dan UMK di Kota/Kabupaten di Jateng termasuk yang terendah di Indonesia.

Selain Ganjar, ia menyebut bahwa Anies Baswedan juga bukan capres yang baik untuk kaum buruh dan rakyat pekerja lainnya (petani, kaum miskin kota, dlsb.).

“Saat Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies menggunakan politik SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan) dengan skala yang masif untuk memenangkan dirinya sebagai Gubernur Jakarta.”

Politik SARA adalah politik yang memecah-belah dan melemahkan rakyat pekerja. Sesama rakyat pekerja didorong untuk saling bermusuhan dan baku hantam hanya karena perbedaan agama atau ras.

Padahal seluruh rakyat pekerja punya kepentingan kesejahteraan yang sama, dan kita saling butuh satu sama lain untuk bisa menghadapi kekuatan pemodal dan oligarki.

Selain itu, Anies juga diusung oleh partai-partai pendukung Omnibus Law. Nasdem jelas ikut mengesahkan Omnibus Law. Sementara Partai Demokrat dan PKS, meskipun menolak Omnibus Law saat pengesahan, tapi itu dinilai Kompolnas Partai Buruh hanya lip service belaka.

“Mereka tampak enggan menjadi saksi fakta ketika diajak melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja,” kata dia.

Poin selanjutnya, soal penetapan capres-cawapres Partai Buruh secara resmi harus melalui Konvensi Partai Buruh yang demokratis. Konvensi ini kata Aldi perlu melibatkan perwakilan-perwakilan dari Exco Provinsi, Exco Kota/Kabupaten, Komisariat Desa/Kelurahan. Konvensi ini juga memerlukan partisipasi luas dari konstituen Partai Buruh dalam bentuk jejak pendapat.

Kompolnas Menyikapi Rumor Partai Buruh Dukung Ganjar di Pilpres 2024 Jakarta (parade.id)- Komite Politik Nasional (Kompolnas) Partai Buruh, lewat Sekjend Rivaldi Haryo Seno menyikapi rumor Partai Buruh mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sikap Kompolnas Partai Buruh ini lahir usai Presiden mereka, Said Iqbal mendatangi Ganjar Pranowo bersama Andi Gani Nena Wea....

Mekanisme Partai Buruh dalam menentukan Capres 2024.