Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Selamat memasuki purnabakti inspirasi dan teladan kami, Ibu Imas Sukmariah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan usia, kesuksesan dan keselamatan.
Terima kasih telah senantiasa membimbing kami untuk memberikan layanan terbaik untuk negeri.

Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.
Terus bawa Pancasila dalam setiap pikiran dan tindakan, menjadi kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bersama Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kita bangun sebagai fondasi perdamaian dunia. 🤝

Di tengah bising dunia, Waisak mengingatkan kita pada makna hening. Seperti pesan Menteri Agama RI: "Di dalam keheningan, manusia dapat merenung untuk menata kembali pikiran yang kusut."

Mari jadikan keheningan sebagai jalan menuju pencerahan. Selamat merayakan Trisuci Waisak untuk seluruh umat Buddha. Semoga damai menyertai kita semua. 🙏

Tujuh puluh delapan tahun hadir membersamai langkah para abdi negeri, kami akan terus ada untuk memudahkan, melindungi dan membahagiakan ASN.

Dirgahayu Badan Kepegawaian Negara!

Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Iduladha bukan sekadar tentang menyembelih hewan kurban, melainkan sebuah pengingat tentang makna keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan demi kebaikan bersama.

Semoga semangat berkurban menguatkan kebersamaan dan kepedulian kita kepada sesama. 🕋🐐🐂

Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima kunjungan konsultasi dari Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas pada Senin (25/5/2026) di Ruang Rapat Mutasi Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Konsultasi diterima langsung oleh Kepala Kanreg I BKN, Sri Widayanti didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Iwan Setyo Prihatin, serta perwakilan kelompok kerja terkait di lingkungan Kanreg I BKN. Hadir dari DPRD Kabupaten Banyumas Wakil Ketua Komisi I, H. Woro Sulistiyono bersama anggota Komisi I, Andri Kusmayadi, Dodet Suryondaru M., dan Nartam Andrea Nusa.

Kegiatan konsultasi membahas sinkronisasi kebijakan PPPK Paruh Waktu dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya terkait pengendalian belanja pegawai daerah. Dalam diskusi tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Banyumas menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis terkait dampak pembatasan belanja pegawai daerah, skema penggajian PPPK Paruh Waktu, hingga peluang transisi menjadi PPPK penuh waktu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanreg I BKN, Sri Widayanti menyampaikan bahwa implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan fiskal daerah. Ia juga menegaskan bahwa pengendalian belanja pegawai sebagaimana amanat UU HKPD perlu diiringi dengan perencanaan ASN yang matang, sehingga kebutuhan tenaga pelayanan publik di daerah tetap dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.