Pondok Anggaran

21/08/2026

Setelah menyelesaikan Season 1, Sekolah Hijau kembali hadir di Season 2. Kali ini, kita akan belajar bersama dengan komunitas warga di kawasan pesisir dan karst Gunungsewu. Bersama-sama, kita akan belajar memahami dan menjaga ekosistem karst agar tetap lestari, sekaligus memperkuat resiliensi warga menghadapi tekanan dari industri pariwisata yang ekspansif dan ekstraktif. Lebih jauh adalah memastikan bagaimana kawasan ini tetap menjadi sumber penghidupan warga tanpa harus merusaknya.

14/08/2026

14/08/2026

Sore ini, Pemerintah akan menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2027 di Sidang Umum MPR. Meski kami sangat yakin "tidak akan disampaikan secara detail" penyampaian RAPBN ini akan menunjukkan kemana arah belanja negara tahun depan.

Dua tahun terakhir, APBN kita menanggung beban besar untuk membiayai program-program prioritas seperti MBG dan KDMP. Di sisi lain, kabar soal pemotongan TKD dan Dana Desa terus mengemuka - anggaran yang seharusnya menjadi hak daerah dan desa.

Pertanyaannya: gimana peta fiskal kita tahun 2027? Program mana yang diprioritaskan, dan siapa yang harus "mengalah"?

Yuk, nyimak bareng penyampaian Nota Keuangan APBN 2027 dan diskusi bareng soal arah kebijakan fiskal kita ke depan.

04/08/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 membuka babak baru dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pembiayaan MBG melalui alokasi APBN yang memengaruhi pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar 20% bertentangan dengan amanat konstitusi.

Di sisi lain, MK tetap menegaskan bahwa Program MBG adalah konstitusional. Putusan ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal dan besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut.

Akankah sumber pendanaan MBG bergeser dari sektor pendidikan ke sektor lainnya? Haruskah pemerintah menunggu APBN 2028, atau masih dimungkinkan menyesuaikan Putusan MK dalam pembahasan RAPBN 2027 yang sedang berlangsung? Bagaimana perspektif hukum dan tata kelola penganggaran membaca situasi ini? Dan yang tak kalah penting, apa sebenarnya harapan masyarakat terhadap program MBG?

Mari kita diskusikan bersama dalam Lesehan IDEA.