15/05/2026
Selamat Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman
Peringatan ini menjadi pengingat akan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah serta menjaga nilai budaya dan kearifan lokal.
Semoga Kabupaten Sleman senantiasa tumbuh menjadi daerah yang maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
14/05/2026
Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2026 DPRD DIY mendorong penguatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui modernisasi pertanian, penguatan sarana prasarana, hingga dukungan pembiayaan usaha tani. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna, Rabu (13/5/2026), melalui laporan hasil pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Ketua Pansus BA 5 Tahun 2026, Reda Refitra Safitrianto, mengatakan pengawasan pelaksanaan perda dilakukan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di DIY.
“Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Daerah yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Reda.
Dari hasil pengawasan tersebut, Pansus menemukan sejumlah persoalan strategis dalam sektor pertanian DIY. Salah satunya ialah belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam program perlindungan dan pemberdayaan petani, baik antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, maupun instansi vertikal.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
14/05/2026
Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2026 DPRD DIY menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dalam laporan hasil kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut mencakup persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, tata kelola pendidikan, pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, hingga pengelolaan sampah dan industri kreatif.
Laporan hasil kerja Pansus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu (13/5/2026), oleh Wakil Ketua Pansus, H. Sigit Nursyam Priyanto S.SI., M.Ec., Dev.
Dalam laporannya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah DIY atas sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam belas kali secara berturut-turut, perolehan 44 penghargaan nasional, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Capaian Indikator Kinerja Utama daerah yang baru mencapai 40 persen, belum terpenuhinya target pada Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Williamson, serta masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal dan inklusif,” ujar Sigit.
Meski demikian, Pansus menilai pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal dan inklusif. Hal itu terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang baru mencapai 40 persen, belum tercapainya target Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Williamson, serta masih adanya persoalan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
14/05/2026
Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus.
Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat akan nilai pengharapan, kasih, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan.
Semoga peringatan ini membawa damai, sukacita, serta mempererat semangat kebersamaan dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.
08/05/2026
Jogja, dprd-diy.go.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY mendorong penguatan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penanganan hama pertanian, perbaikan jaringan irigasi, penguatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga optimalisasi Asuransi Usaha Tani.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Finalisasi Rekomendasi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Bahan Acara Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar Kamis (7/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Reda Refitra Safitrianto, didampingi Wakil Ketua Pansus, Raden Inoki A.P., serta anggota Pansus Yan Kurnia Kustanto. Hadir p**a Dinas Pertanian DIY, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pansus ialah gangguan hama pertanian berupa monyet ekor panjang dan tikus yang dinilai memengaruhi hasil produksi pertanian masyarakat. Karena itu, Pansus meminta Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta guna mencari solusi penanganan yang tepat.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
08/05/2026
Jogja, dprd-diy.go.id – DPRD DIY menjadi ruang diskusi generasi muda dalam kegiatan Sekolah Politik dan Demokrasi bertema “Yogyakarta Future Leaders Forum: Sinergi Kepemimpinan Muda dan Integritas Demokrasi di Kota Pelajar” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam di Ruang Banggar Lantai 2 DPRD DIY, Kamis (7/5/2026). Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., hadir memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan yang diikuti mahasiswa dan organisasi kepemudaan tersebut.
Dalam sambutannya, Nuryadi menyampaikan bahwa DPRD DIY terbuka sebagai ruang bertukar gagasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Ia mengapresiasi inisiatif generasi muda yang memanfaatkan ruang legislatif untuk memperdalam pemahaman mengenai politik dan demokrasi.
“Sejatinya kantor dewan adalah kantor rakyat, sehingga rakyat bisa menggunakan tempat ini untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Kami sangat gembira hari ini ada generasi muda yang ingin mencoba belajar politik dan demokrasi,” ujarnya.
Nuryadi juga menjelaskan bahwa praktik politik di DIY memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi sejarah panjang keistimewaan Yogyakarta dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, pemahaman terhadap sejarah dan regulasi dinilai penting agar generasi muda mampu melihat dinamika politik secara utuh dan bertanggung jawab.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
07/05/2026
Yogyakarta, dprd-diy.go.id – Ketua Komisi A, Eko Suwanto, S.T., M.Si, menyampaikan strategi pembangunan kalurahan dan kelurahan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran tahun 2026 didampingi oleh wartawan Santos. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di DPRD DIY pada Rabu (6/5/2026).
Dalam paparannya, Eko menjelaskan bahwa terjadi penurunan realisasi anggaran dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp949 miliar atau sekitar 16%. Selain itu, berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri per 29 Desember 2025 dan perubahan Peraturan Gubernur terkait penjabaran APBD 2026, terdapat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp581 miliar.
“Pemangkasan sebesar Rp581 miliar ini tentu memberikan tekanan fiskal yang serius bagi Pemda DIY, terlebih bagi kalurahan dan kelurahan yang rata-rata mengalami pemangkasan hingga 74%, bahkan ada yang mencapai 83–85%,” ujar Eko.
Meski demikian, ia menyampaikan adanya optimisme dalam pembangunan berbasis kalurahan dan kelurahan melalui landasan regulasi yang telah ditetapkan, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang kelembagaan.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
04/05/2026
Jogja, dprd-diy.go.id – Gelaran Jogja 10K 2026 yang berlangsung pada Minggu (3/5/2026) di kawasan Malioboro berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Event ini menghadirkan tiga kategori lomba, yakni 10K race, 5K fun run, serta 3K walk heritage yang diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., turut melakukan flag off pada start Jogja 10K yang berlokasi di start gate Hotel Mutiara, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Flag off tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, S.Sos., M.Si., M.Sc., sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan olahraga dan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Jogja International Marathon sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mendorong sektor pariwisata melalui konsep sport tourism. DPRD DIY melihat event seperti ini strategis karena mampu mengintegrasikan sektor olahraga dengan promosi daerah serta menggerakkan perekonomian lokal.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan, mulai dari garis start hingga finish. Rangkaian lomba berakhir di halaman DPRD DIY yang menjadi titik akhir sekaligus pusat penutupan acara, menciptakan suasana yang hidup dengan kehadiran peserta, panitia, serta masyarakat yang turut menyaksikan.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id
04/05/2026
Bantul, dprd-diy.go.id – Konsep culturepreneur atau kewirausahaan berbasis budaya dinilai menjadi penguat integrasi budaya dan pariwisata dalam pengembangan Museum Tani Jawa Indonesia di Desa Wisata Candran, Kebonagung, Bantul, Kamis (30/4/2026). Komisi D DPRD DIY melihat pendekatan ini penting agar museum tidak hanya berfungsi sebagai ruang edukasi, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa.
Museum Tani Jawa Indonesia yang berdiri sejak 2005 ini dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat edukasi sekaligus penggerak ekonomi berbasis budaya.
Museum tematik ini mengoleksi lebih dari 600 alat pertanian tradisional dan menjadi destinasi edukasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbagai kegiatan seperti lomba tanam padi, festival memedi sawah, hingga pertunjukan seni tradisional turut memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya agraris.
Ketua Komisi D DPRD DIY, Dr.R.B. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si., menilai aktivitas di Museum Tani Jawa sudah berjalan baik dan memiliki daya tarik tersendiri. Namun, ia menyoroti belum selarasnya kelembagaan di tingkat kalurahan dalam mengintegrasikan konsep wisata budaya dan kalurahan budaya.
“Kami melihat aktivitas di Museum Tani Jawa sudah sangat baik dan menarik bagi pengunjung. Namun, masih ada hal yang perlu disikapi bersama, terutama belum selarasnya kelembagaan di tingkat kalurahan antara wisata budaya dan kalurahan budaya,” ujarnya.
Selengkapnya di www.dprd-diy.go.id