DPD LKDN Kapuas Hulu

  • Home
  • DPD LKDN Kapuas Hulu
Call Directions Contact the organization

DPD LKDN Kapuas Hulu Pemerhati dalam Tata kelola Pemerintahan.
Mendampingi masyarakat dalam memperoleh hak publik dalam h

06/03/2021

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) DESA

Penggunaan Dana Desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa yang meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dalam mencapai tujuan di atas, penggunaan Dana Desa tahun 2021 difokuskan pada:
1. Ketahanan pangan.
2. Digitalisasi desa (web desa, dll)
3. Pengembangan ekonomi desa
4. Perkuat PKTD (Padat Karya Tunai Desa).

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin…

04/03/2021

MUSYAWARAH DESA EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi itu diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni yang disebut Musdes Evaluasi Semester Pertama (MES 1) dan pada bulan Desember yang disebut Musdes Evaluasi Semester Akhir (MES 2).
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada pasal 80, bahwa Musyawarah Desa itu diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Adapun peserta Musyawarah Desa antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Pemerintah Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Kelompok Masyarakat, yang meliputi:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
5. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan sosial budaya setempat.

MUSDES EVALUASI SEMESTER PERTAMA (MES 1)

1. Waktunya:
Diselenggarakan pada bulan Juni

2. Materi pembahasanya:
a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

3. Hasilnya:
a. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya RKPDes
b. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya APBDes
c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.
d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.
e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut
a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.
b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.
c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.
d. Isi keputusan BPD dijadikan dasar dalam Perdes RKPDes Perubahan, Perdes APBDes Perubahan, dan perbaikan kinerja.
e. Hasil Mudes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evalusi Kinerja.

MUSDES EVALUASI SEMESTER AKHIR (MES 2)

1. Waktunya:
Diselenggarakan pada bulan Desember

2. Materi pembahasanya:
a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember..
e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

3. Hasilnya:
a. Program Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya program yang belum terlaksana dari RKPDes diprogramkan ulang pada tahun berikutnya sebagai program lanjutan.
b. Anggaran Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya Anggaran yang belum terlaksana dari APBDes dianggarkan ulang pada tahun berikutnya sebagai anggaran lanjutan. Dan disilpakan serta dimasukkan ke Rekening Kas Desa terlebih dahulu.
c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.
d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.
e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut
a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.
b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.
c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.
d. Isi keputusan BPD dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan Perdes LPPDes, dan Perdes LPRP-APBDes, serta perbaikan kinerja.
e. Hasil Mudes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evalusi Kinerja.

Pertanyaannya:
Apakah desa anda sudah melaksanakan MUSDES EVALUASI sebagaimana uraian di atas?

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin.

Assalamu 'Alaikum Bapak Ibu, Saudara/i, Barangkali ada yang minta bergabung di Group WA DPD LKDN Kabupaten Kapuas Hulu, ...
25/02/2021

Assalamu 'Alaikum Bapak Ibu, Saudara/i, Barangkali ada yang minta bergabung di Group WA DPD LKDN Kabupaten Kapuas Hulu, ini linknya ya...
Bagi yg bersedia masuk dalam kepengurusan juga boleh...

WhatsApp Group Invite

24/02/2021

BPD SEBELUM DAN SETELAH PELANTIKAN

Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016, terkait dengan pelantikan dan p***a pelantikannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pelantikan BPD itu pelantikan statusnya sebagai anggota BPD. Bukan sebagai dalam struktural BPD.

2. Bahwa struktural BPD sebagai perangkat BPD itu dibentuk dengan Keputusan BPD berdasarkan Musyawarah Pleno BPD setelah dilantik sebagai anggota BPD.

3. Bahwa menjadi hukum secara administrasi apabila SK BPD terdapat diktum struktural dalam jabatannya.

Uraian tiga point di atas memberi petunjuk bahwa pelantikan BPD itu pelantikan sebagai anggota, bukan sebagai struktural jabatannya.

Keputusan BPD itu sah apabila setelah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah dilantik, agenda pertama dan utama BPD adalah:

1. Musyawarah Pleno BPD dipimpin anggota tertua didampingi anggota termuda dengan agenda pertama, yaitu pembentukan perangkat / struktur BPD, dengan hasil akhirnya dituangkan dalam Keputusan BPD yang terdiri atas:
a. Ketua.
b. Wakil Ketua.
c. Sekretaris.
d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
f. Staf BPD (harus koordinasi dengan Kades).

2. Musyawarah Pleno BPD dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris terpilih dengan agenda Penyusunan Tata Tertib BPD mulai dari pengajuan Rancangan, Pembahasan, hingga pengambilan Keputusan yang hasil akhirnya dituangkan dalam Keputusan BPD.

Sayangnya, kenyataan yang ada:
1. Masih banyak BPD dilantik dengan diktum SK nya berbunyi sebagai struktural, bila hal ini ada pada BPD anda, maka dapat dipastikan para pemangku kepentingannya gagal paham.

2. Masih banyak BPD lebih satu bulan, bahkan lebih dari satu tahun setelah dilantik, belum punya Tata Tertib. Hal ini juga menunjukkan bahwa baik BPD maupun para pemangku kepentingannya gagal paham total.

Terimakasih.
Semoga barokah.
Aamiin...

Address


Telephone

+6281350346090

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DPD LKDN Kapuas Hulu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to DPD LKDN Kapuas Hulu:

Shortcuts

  • Want your organization to be the top-listed government service?

Share