What are the opening hours?

Monday 07:30 - 16:00 Tuesday 07:30 - 16:00 Wednesday 07:30 - 16:00 Thursday 07:30 - 16:00 Friday 07:30 - 16:30

KPU Provinsi Jawa Barat

Home
Indonesia
Bandung
KPU Provinsi Jawa Barat

Call Directions Website Contact the organization

Media Informasi Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

06/11/2026

, Dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di Ballroom Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian KPU terhadap generasi bangsa sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas antarsesama.

Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menerima langsung kedatangan anak-anak dari Yayasan Katresna. Turut mendampingi, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Noviansyah Adzany Akbar, serta Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita. Sejumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat berharap santunan yang diberikan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi anak-anak yatim. Selain itu, doa bersama menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan kelembagaan KPU.

Peringatan Hari Lahir ke-73 KPU tidak hanya menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan, tetapi juga memperkuat komitmen KPU untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

06/11/2026

, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro ikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik dan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sukabumi yang diselenggarakan KPU Kota Sukabumi secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri pimpinan KPU Kota Sukabumi, Bawaslu Kota Sukabumi, serta jajaran pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kota Sukabumi. Rakor bertujuan memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan ketertiban administrasi, serta menyamakan pemahaman terkait pemutakhiran data partai politik dan mekanisme PAW.

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Ia menyampaikan bahwa dinamika internal partai pascapemilu perlu diimbangi dengan keterbukaan dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi. KPU juga berkomitmen memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Dalam arahannya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, memaparkan optimalisasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Ia mengingatkan partai politik agar disiplin memperbarui data kepengurusan, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan minimal 30%. Pemutakhiran juga perlu mencakup penertiban keanggotaan ganda dan data yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Terkait PAW anggota DPRD, ia menegaskan bahwa seluruh proses harus berpedoman pada regulasi dan PKPU yang berlaku. Penentuan calon pengganti mengacu pada perolehan suara sah terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama. Ketepatan prosedur dan waktu penyelesaian menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum.

Rakor dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai kendala teknis SIPOL dan kelengkapan administrasi PAW.

06/11/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pendampingan Percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara hybrid, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, serta dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat.

Dalam arahannya, Ahmad menegaskan pentingnya soliditas tim kerja pascapenandatanganan komitmen bersama. Pembangunan Zona Integritas menjadi langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan KPU.

Agenda dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, Kepala Subbagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Gumilar Dawandi, menyampaikan materi mengenai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab bersama. Setiap aparatur diharapkan mampu menjadi agen perubahan (agent of change), bukan hanya mengandalkan peran pimpinan.

Kegiatan ini diikuti jajaran pegawai KPU Provinsi Jawa Barat serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian, dan staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

06/11/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, Rabu–Kamis (4–5/11/2026).

Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Ia menekankan pentingnya evaluasi, penyamaan persepsi, kedisiplinan administrasi, dan antisipasi kendala teknis guna menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Anggota KPU RI, Idham Holik, sebagai keynote speaker, membahas literasi politik dan informasi untuk menghadapi disinformasi di era post-truth. Ia juga menekankan profesionalisme, kepercayaan publik, prinsip predictable process, unpredictable result, serta inovasi teknologi menuju Pemilu 2029.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Fauzan Ali Rasyid, memaparkan tata kelola dokumen rekapitulasi hasil Pemilu untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas, termasuk penguatan arsip dan ekosistem Sirekap.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, menyoroti pengawasan rekapitulasi dan persoalan administrasi Pemilu 2024. Di Jawa Barat tercatat 110 laporan dan temuan dugaan pelanggaran, 81 perkara diregistrasi, dan sekitar 54% terbukti sebagai pelanggaran Pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutakin, mengulas keterbukaan data (open data), perlindungan data pribadi, dan penyempurnaan Sirekap untuk memperkuat transparansi serta kepercayaan publik.

Dalam sesi koordinasi, sejumlah KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kendala dokumen rekapitulasi, seperti lampiran TPS belum lengkap, kesalahan unggah, gangguan Sirekap, serta perbedaan data PDF dan Excel.

Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, meminta jajaran KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPK untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen sesuai tenggat 9–11 November.

05/11/2026

, segenap Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Abdullah Sapi’i dan Ummi Wahyuni, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, atas dilantiknya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2026–2027.

Semoga amanah dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi kehormatan dan etika penyelenggara pemilu.

Terus berkontribusi dalam menjaga marwah demokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Selamat mengemban amanah!

04/11/2026

, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan (SDM dan Litbang) KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, menjadi narasumber dalam kegiatan Kajian Rutin Rabu yang diselenggarakan KPU Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).

Mengangkat tema “Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik Berkualitas”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, Abdullah Sapi’i menekankan bahwa peningkatan kinerja kelembagaan KPU perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan etika dan profesionalisme, serta penerapan budaya kerja yang positif. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu meliputi kemandirian, kejujuran, keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Lebih lanjut, penguatan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui nilai-nilai JUJUR, ADIL, BERSIH, AKUNTABEL, RASIONAL, MELAYANI, ADAPTIF, dan UNGGUL yang terangkum dalam semangat JABAR MAUNG.

Terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Abdullah turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, pengembangan kompetensi pegawai, inovasi pelayanan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pelayanan KPU tidak hanya berkaitan dengan informasi kepemiluan, tetapi juga mencakup layanan data pemilih, penelitian, pendidikan pemilih, hingga penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Menutup paparannya ia menghimbau seluruh jajaran KPU semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja kelembagaan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima, responsif, transparan, serta berkualitas bagi masyarakat.

04/11/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Disdukcapil, Bakesbangpol, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Selasa (3/11/2026), secara daring.

Kegiatan dibuka Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Ia menegaskan bahwa PDPB merupakan upaya mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan akuntabel melalui kolaborasi lintas instansi, serta mengapresiasi dukungan pemerintah daerah.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni menyampaikan bahwa rapat ini menjadi sarana evaluasi PDPB Semester I dan Triwulan III, sekaligus persiapan rekapitulasi Triwulan IV dan Semester II Tahun 2026. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas kendala pemutakhiran data di daerah.

Dalam pemaparan materi yang dimoderatori Sutrisno, Disdukcapil menyoroti sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, serta pencatatan kematian. Bakesbangpol menekankan sinergi dalam menjaga hak pilih, stabilitas politik, dan validitas data untuk perencanaan anggaran pemilihan. Sementara itu, Dinas Sosial menyoroti perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan, termasuk penghuni panti sosial.

Dalam arahannya, Ummi menekankan pentingnya dokumentasi data pemilih tidak memenuhi syarat beserta bukti pendukung, penyelesaian data ganda, serta koordinasi pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas). Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi rencana kerja sama secara berjenjang dan komunikasi dengan pengelola lokasi potensial TPS khusus.

KPU Kabupaten/Kota diharapkan menindaklanjuti hasil rapat melalui koordinasi dengan instansi terkait di wilayah masing-masing.

Kegiatan diikuti jajaran Divisi dan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi serta operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

04/11/2026

, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail, serta Tim Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, mengikuti wawancara bersama KPU RI dalam rangka Penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Tahun 2026, Selasa (3/11/2026), melalui Zoom Meeting.

Wawancara tersebut merupakan tahapan lanjutan penilaian KPU RI untuk menentukan satuan kerja KPU Provinsi dengan pengelolaan JDIH terbaik di tingkat nasional. Penilaian ini bertujuan menggali secara langsung peran kepemimpinan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dalam mengawal pengelolaan JDIH, termasuk tertib administrasi metadata produk hukum, inovasi pengelolaan dan pengembangan JDIH melalui media sosial, serta pelaksanaan program kerja unggulan.

Dalam kesempatan tersebut, Aneu memaparkan tujuh aspek pengelolaan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat, meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta inovasi.

Aneu menegaskan komitmen KPU Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Ia juga berharap JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dapat kembali meraih prestasi di tingkat nasional.

Wawancara tersebut turut dihadiri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita, Kepala Biro Hukum Novy Hasbhy Munnawar, Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, serta Tim JDIH KPU RI.

03/11/2026

, KPU Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno rutin yang dipimpin Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, pada Senin (2/11/2026). Rapat membahas optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran menjelang akhir tahun, koordinasi agenda, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam arahannya, Ahmad meminta seluruh jajaran memastikan kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien, menyelesaikan pertanggungjawaban segera setelah kegiatan, serta menuntaskan kegiatan tahun berjalan dengan target cut-off pada minggu kedua Desember 2026.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, menyampaikan perlunya penajaman prioritas kegiatan dan koordinasi jadwal, termasuk dengan KPU kabupaten/kota. Rapat juga membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP, serta penyelesaian catatan yang berulang.

Diharapkan rapat pleno ini terwujud tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendorong koordinasi dan percepatan tindak lanjut agar pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban dapat berjalan tertib hingga akhir tahun.

Address

Jalan Garut No. 11
Bandung
40271

Opening Hours

Monday	07:30 - 16:00
Tuesday	07:30 - 16:00
Wednesday	07:30 - 16:00
Thursday	07:30 - 16:00
Friday	07:30 - 16:30

Telephone

+6281223636644

Website

http://jabar.kpu.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPU Provinsi Jawa Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.