What are the opening hours?

Monday 07:30 - 16:00 Tuesday 07:30 - 16:00 Wednesday 07:30 - 16:00 Thursday 07:30 - 16:00 Friday 07:30 - 16:30

Kemenko Polkam RI

Home
Indonesia
Central Jakarta
Kemenko Polkam RI

Directions Website

Akun resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Ikuti media sosial Kemenko Polkam RI : linktr.ee/polkamri Kejaksaan Agung;
g.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
f. Tentara Nasional Indonesia;
h. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
i. Instansi lain yang dianggap perlu.

11/11/2026

Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan nasional secara umum tetap terkendali dan kondusif di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan. Pemerintah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Kemenko Polkam juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menjaga stabilitas nasional.

Menko Polkam menekankan bahwa pemerintah menjunjung tinggi konstitusi, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memastikan aparat bertindak profesional dan sesuai hukum.

Menko Polkam mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, hingga generasi muda, untuk memperkuat dialog, persaudaraan, dan persatuan nasional. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, namun kepentingan bangsa harus senantiasa diutamakan.

11/11/2026

Kemenko Polkam menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa akses terhadap informasi merupakan hak dasar masyarakat sekaligus kewajiban mendasar bagi setiap badan publik.

Sebagai langkah konkret, Kemenko Polkam terus meningkatkan mutu layanan informasi publik melalui penguatan transparansi, seperti implementasi mekanisme satu data terintegrasi pada Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla. Selain itu, ruang komunikasi dua arah juga dibuka lebar melalui portal resmi PPID (ppid.polkam.go.id), media sosial, e-mail, dan kanal pengaduan masyarakat guna menyerap aspirasi serta masukan secara responsif.

Ke depan, Kemenko Polkam bertekad untuk memperkuat tata kelola informasi yang inovatif dan terintegrasi lintas kementerian/lembaga. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong transparansi di seluruh K/L bawah koordinasi Kemenko Polkam, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

InformasiPublik

11/11/2026

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menghadiri Malam Puncak Penganugerahan DPD RI Awards 2026 yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

DPD RI Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada individu dan kelompok yang menghadirkan inovasi, dedikasi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui penghargaan ini, diharapkan semakin banyak potensi dan inovasi daerah yang memperoleh ruang apresiasi serta mampu memberikan manfaat lebih luas bagi kemajuan bangsa.

10/11/2026

Kemenko Polkam hadir dan siap mengikuti seluruh tahapan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026!

Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan menegaskan komitmen ini sebagai wujud nyata pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan informatif di bidang politik dan keamanan.

10/11/2026

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) hadir dan siap mengikuti seluruh tahapan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026!

Komitmen ini sebagai wujud nyata pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional, dan informatif di bidang politik dan keamanan. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan strategis negara dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh publik.

10/11/2026

‎Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan dan Upacara tabur bunga di laut yang berlangsung di atas geladak terbang KRI Sriwijaya 100, Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
‎
‎Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, upacara ini menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, khususnya para pejuang samudra.
‎
‎Melalui prosesi penghormatan dan pelarungan karangan bunga ke laut, Menko Polkam mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mendoakan para pahlawan serta meneladani semangat perjuangan, pengorbanan, dan cinta tanah air.
‎
‎Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wamen Kementerian Sosial RI Agus Jabo Priyono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono Mantan Panglima TNI tahun 2022-2023, Laksamana TNI Muhammad Ali Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) , jajaran pimpinan tinggi TNI-Polri, perwakilan kementerian/lembaga, jajaran pejabat utama Kemenko Polkam RI, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
‎
‎
‎
‎

09/11/2026

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menyampaikan pesan kebangsaan bertajuk “Kita Adalah Bangsa Petarung, Merawat Api Patriotisme, Menjaga Masa Depan Indonesia.”

Semangat kepahlawanan harus terus hidup melalui persatuan, keberanian, kerja keras, dan kontribusi nyata bagi bangsa. Setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri. Kini, tugas kita adalah menjaga Indonesia agar tetap bersatu, berdaulat, dan maju menghadapi tantangan zaman.

Kita pernah bangkit karena persatuan. Kita merdeka karena keberanian. Dan kita akan melangkah menuju masa depan karena kontribusi seluruh anak bangsa.

Kita adalah bangsa petarung!

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.

09/11/2026

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) wajib memenuhi kewajibannya dalam menjaga dan melindungi wilayah konsesi dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta (9/11/2026), Menko Polkam menekankan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak melalui sanksi tegas, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.”

09/11/2026

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan percepatan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta (9/11/2026), Menko Polkam mendorong penguatan koordinasi dan penerapan sanksi tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.”

Penegakan hukum harus objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

06/11/2026

Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penanganan yang komprehensif, terukur, dan berlandaskan kepastian hukum terkait keterlibatan WNI dalam dinas militer asing. Pemerintah membedakan secara tegas antara WNI yang bergabung secara sadar dan mereka yang menjadi korban penipuan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Tangerang, Kamis (5/11/2026), pemerintah memperkuat verifikasi latar belakang, pertukaran data, serta kolaborasi antarinstansi. Langkah terpadu ini diambil untuk memastikan pelindungan hukum yang optimal bagi WNI sekaligus menjaga kepentingan dan keamanan nasional.

Address

Central Jakarta

Opening Hours

Monday	07:30 - 16:00
Tuesday	07:30 - 16:00
Wednesday	07:30 - 16:00
Thursday	07:30 - 16:00
Friday	07:30 - 16:30

Website

http://www.polkam.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kemenko Polkam RI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.