Prokompim Pemkab Lembata

Directions

Prokompim Pemkab Lembata Informasi Seputar Kegiatan Pemda Kabupaten Lembata

BPS Catat Pengangguran Lembata 1,37 Persen, Terendah Ketiga di NTTLEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — Kabupaten Lembata m...
02/11/2026

BPS Catat Pengangguran Lembata 1,37 Persen, Terendah Ketiga di NTT

LEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — Kabupaten Lembata mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,37 persen pada 2025. Angka ini menempatkan Lembata sebagai daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah ketiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah Kabupaten Manggarai Timur dan Nagekeo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Lembata berada jauh di bawah rata-rata NTT yang tercatat sebesar 3,31 persen. Secara nasional, TPT Indonesia pada 2025 mencapai 4,85 persen, turun dibandingkan 2024 yang sebesar 4,91 persen.

Dalam perbandingan antarkabupaten/kota di NTT, Manggarai Timur mencatat TPT terendah sebesar 1,24 persen. Posisi berikutnya ditempati Nagekeo dengan 1,31 persen, kemudian Lembata 1,37 persen dan Manggarai 1,56 persen. Sumba Barat Daya berada pada posisi berikutnya dengan 1,70 persen.

Sejumlah daerah lain mencatat angka pengangguran terbuka di atas Lembata. Malaka berada pada 2,07 persen, Alor 2,08 persen, Rote Ndao 2,18 persen, Sumba Tengah 2,49 persen, dan Timor Tengah Utara 2,54 persen.

Sebaliknya, Kota Kupang mencatat TPT tertinggi di NTT, yakni 8,61 persen. Kabupaten Flores Timur menyusul dengan 6,36 persen, sedangkan Kabupaten Belu mencapai 5,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Indikator ini memberikan gambaran mengenai kondisi pasar kerja sekaligus kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja.

BPS mengategorikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, maupun mereka yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Capaian Lembata tersebut menjadi salah satu indikator dalam membaca perkembangan ketenagakerjaan daerah. Namun, rendahnya TPT tidak serta-merta menggambarkan seluruh kondisi kesejahteraan pekerja. Kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, produktivitas, kepastian kerja, serta kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan masyarakat tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Bagi Kabupaten Lembata, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, tetapi juga memperluas kesempatan kerja produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penguatan sektor unggulan daerah, terutama pertanian, perikanan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengembangan investasi berbasis potensi lokal, menjadi bagian penting dalam memperluas lapangan kerja.

Dengan demikian, angka TPT 1,37 persen tidak semestinya hanya dibaca sebagai capaian statistik. Angka tersebut perlu menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memastikan semakin banyak masyarakat Lembata memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (ProkompimPemkabLembata)

KOLIPADAN, Sabtu (31/10/2026) Waki Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, S.Sos, hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutu...
01/11/2026

KOLIPADAN, Sabtu (31/10/2026) Waki Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, S.Sos, hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutup dengan resmi rangkaian kegiatan Turnamen sepak bola Liga 1 dan Liga 2 Persebata musim kompetisi tahun 2026 di stadion Dadu Beliung desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape.

Mari kita jadi olahraga sepak bola sebagai ruang interaksi positif dalam mengasah dan membina mental generasi muda demi membangun lewotana Lembata.

Proficiat kepada tim Gawat FC Walangsawa dan Lewat FC Babokerong yang sukses menyabet gelar juara Liga 1 dan Liga 2 Persebata tahun 2026.
⚽🤝

Lima Ratus Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat  Kabupaten Lembata Jakarta, 28/10/26. Bupati Lembata, P. K...
30/10/2026

Lima Ratus Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kabupaten Lembata

Jakarta, 28/10/26. Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq bersama DPRD Kabupaten Lembata mengikuti audiensi pendalaman Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ada kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Lembata datang dari audiensi pendalaman RP3KP. Di tahun 2026 ini, pemerintah pusat telah menggelontorkan bantuan bantuan stimulan perumahan layak untuk masyarakat Kabupaten Lembata secara bertahap senilai 20 juta per unit.

Untuk tahap pertama sementara dibangun rumah layak huni di kecamatan Nagawutung sejumlah 200 unit. Sampai tanggal 28 Oktober kemarin, sebanyak 20 unit telah selesai seratus persen dan siap untuk ditempati, sementara sisanya masih dalam proses pengerjaan. Tiga ratus unit tahap kedua juga sementara dibangun yang tersebar di delapan kecamatan lain.

Bupati Lembata, Kanisius Tuaq berharap agar bantuan ini tepat sasaran dan semakin banyak keluarga Lembata menikmati hunian yang layak. Mengingat kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat Kabupaten Lembata masih sangat tinggi.Tercatat masih ada sekitar 4.650 rumah tidak layak huni dan 1.500 keluarga belum memiliki rumah sendiri. ( Prokompim Pemkab Lembata )

Bupati Lembata Hadiri Pelantikan Komisaris Independen Bank NTT, Perkuat Sinergi Pembangunan Ekonomi DaerahKUPANG, Prokom...
29/10/2026

Bupati Lembata Hadiri Pelantikan Komisaris Independen Bank NTT, Perkuat Sinergi Pembangunan Ekonomi Daerah

KUPANG, ProkompimPemkabLembata — Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq menghadiri pelantikan Flouri Rita Wuisan sebagai Komisaris Independen Bank NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (26/10/2026).

Kehadiran Bupati Lembata dalam agenda tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah terhadap peran strategis Bank NTT dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pelantikan yang dipimpin Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena itu dilaksanakan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank NTT. Flouri Rita Wuisan diangkat untuk masa jabatan lima tahun, terhitung sejak 26 Oktober 2026 hingga 25 Oktober 2031.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lembata, penguatan peran Bank NTT memiliki arti strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Dukungan perbankan yang tepat sasaran diharapkan membuka peluang usaha, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, dan menciptakan nilai tambah bagi daerah.

Dalam arahannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Bank NTT harus menjalankan fungsi bisnis sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, keberadaan bank milik daerah harus memberikan manfaat nyata, termasuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan memperluas pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota.

“Bank NTT memiliki peran ganda yang sangat strategis. Di samping mencari keuntungan, juga berkontribusi bagi PAD dan bersama seluruh masyarakat di kabupaten dan kota menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur Melki.

Gubernur meminta jajaran direksi dan komisaris memperluas penyaluran kredit agar tidak hanya terkonsentrasi pada aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menjangkau UMKM dan sektor usaha produktif lainnya.

Ia turut mendorong koordinasi rutin setiap bulan antara manajemen Bank NTT dan para kepala daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan serta peluang pengembangan ekonomi di setiap wilayah.

Arahan tersebut relevan bagi Lembata, yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperkuat usaha masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Bank NTT diharapkan dapat membantu mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan layanan keuangan yang sesuai, dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Selain memperluas pembiayaan, Gubernur menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.

Manajemen Bank NTT juga diminta memperkuat keamanan sistem digital serta mencegah kejahatan siber dan penyimpangan keuangan (fraud).

Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kupang, pejabat Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah kepala daerah, pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD), serta jajaran direksi dan komisaris Bank NTT.

Kehadiran Bupati Kanis Tuaq dalam agenda ini menegaskan pentingnya hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Ke depan, tantangannya adalah memastikan pembiayaan Bank NTT semakin menjangkau pelaku usaha produktif dan memberikan dampak terukur bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Lembata. (ProkompimPemkabLembata)

Enam Tiang Dolphin Pelabuhan Waijarang Telah Terpancang, Kontraktor Klaim Progres Tetap Sesuai TargetWAIJARANG, Prokompi...
29/10/2026

Enam Tiang Dolphin Pelabuhan Waijarang Telah Terpancang, Kontraktor Klaim Progres Tetap Sesuai Target

WAIJARANG, ProkompimPemkabLembata — Pekerjaan pemulihan Pelabuhan Ferry Waijarang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah memasuki tahap pemancangan enam tiang daolphin dari delapan tiang yang direncanakan. Kontraktor pelaksana melalui PT Sobo Rejo, Tangerang, Banten, menyatakan optimistis pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai target kontrak pada akhir November 2026.

Try, bagian administrasi proyek PT Sobo Rejo, mengatakan progres pekerjaan tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan pemancangan tiang dolphin. Menurut dia, pekerjaan lain, termasuk pembesian dan pembersihan material, tetap berjalan meski pemancangan tidak dilakukan selama tiga hari terakhir.

“Pembesian tetap berjalan, tidak ada hambatan, dan progres kita tetap berjalan. Meski tiga hari ini tidak ada pemancangan tiang dolphin, progres kita melambung tinggi,” kata Try.

Ia mengklaim proyek tersebut masih memiliki cadangan waktu atau time buffer sekitar 20–30 persen. Dengan kondisi itu, ia menilai jeda pemancangan selama satu hingga dua pekan belum tentu mengganggu target penyelesaian pekerjaan.

“Kita masih punya save sekitar 20–30 persen. Jadi, meskipun ini tertahan satu dua minggu ke depan, kita masih on progress,” ujarnya.

Try meminta masyarakat tidak menilai kemajuan proyek hanya dari aktivitas pemancangan tiang. Ia mengatakan terdapat sejumlah pekerjaan lain yang berlangsung secara bersamaan dan turut menentukan progres keseluruhan pemulihan pelabuhan.

Namun, Try mengaku tidak mengetahui penyebab terhentinya pemancangan tiang dolphin dalam beberapa hari terakhir. Ia menduga pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, yakni Amarta Tirta Buana, lebih mengetahui persoalan yang terjadi.

“Untuk kendalanya kami tidak tahu, mungkin yang lebih tahu itu pihak mereka (Amarta Tirta Buana). Cuma, sejak Senin, 26 Oktober, kita berusaha untuk tetap bekerja,” katanya.

Ia juga menyatakan pihak kontraktor pelaksana tetap melanjutkan pekerjaan dan tidak mengetahui adanya instruksi penghentian kegiatan di Pelabuhan Waijarang.

Hingga Rabu, 28 Oktober 2026, pihaknya masih berupaya melakukan konfirmasi terkait situasi tersebut.

Mengenai dugaan keterlambatan administrasi proyek, Try mengatakan persoalan itu merupakan urusan internal antarmanajemen perusahaan. Ia menegaskan kehadirannya di Lembata berfokus pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dengan kondisi pekerjaan yang masih berlangsung, Try tetap memperkirakan pemulihan Pelabuhan Ferry Waijarang dapat rampung sesuai kontrak dengan ASDP pada akhir November 2026.

Meski demikian, kepastian pencapaian target tersebut masih bergantung pada kelanjutan pekerjaan di lapangan.

Penjelasan mengenai penyebab terhentinya pemancangan, pembagian tanggung jawab antarpihak, serta perkembangan progres fisik berdasarkan jadwal kontrak diperlukan untuk memastikan optimisme kontraktor sejalan dengan kondisi aktual proyek. (ProkompimPemkabLembata)

Bupati Lembata Perjuangkan Perluasan Akses Listrik Desa dalam Rakor Pemerintah se-NTTKUPANG, ProkompimPemkabLembata — Pe...
27/10/2026

Bupati Lembata Perjuangkan Perluasan Akses Listrik Desa dalam Rakor Pemerintah se-NTT

KUPANG, ProkompimPemkabLembata — Pemerintah Kabupaten Lembata mendorong percepatan perluasan akses listrik pedesaan melalui sinkronisasi usulan lokasi, penyiapan lahan, dan penyelesaian perizinan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Senin (26/10/2026), yang dihadiri Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lembata, perluasan jaringan listrik merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan layanan dan aksesibilitas.

Bupati Kanis Tuaq menegaskan, koordinasi lintas pemerintah diperlukan agar usulan program listrik pedesaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat serta didukung kesiapan teknis dan administratif di lapangan.

“Langkah strategis ini penting untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat,” ujar Bupati Kanis.

Sinkronisasi usulan lokasi menjadi tahapan penting untuk memastikan program pembangunan berjalan terarah. Kesiapan lahan dan penyelesaian perizinan juga perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program tidak terkendala persoalan administratif maupun teknis.

Di Lembata, perluasan akses listrik memiliki keterkaitan erat dengan agenda penguatan ekonomi masyarakat. Bersama pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, dan irigasi, ketersediaan listrik menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pelayanan publik, serta mendukung pengembangan sektor nelayan, pertanian, dan peternakan.

Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu bertolak dari pemetaan kebutuhan masyarakat dan persoalan nyata yang dihadapi setiap wilayah. Pemerataan layanan dasar menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat desa turut memperoleh manfaat pembangunan dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bupati Kanis juga menekankan pentingnya semangat Taan Tou, bersatu dan bekerja bersama, sebagai landasan membangun Lembata. Menurutnya, perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Lembata harus dibangun dengan semangat persatuan, bukan ego primordial. Dengan Taan Tou, kita melampaui sekat perbedaan dan menyatukan kekuatan untuk masa depan Lembata yang lebih maju dan sejahtera,” pesannya.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata mendorong agar kebutuhan listrik pedesaan memperoleh perhatian dalam perencanaan program lintas pemerintahan.

Harapannya, setiap tahapan dapat ditindaklanjuti secara terukur sehingga perluasan akses energi mampu menopang pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat pemerataan pembangunan.

Bagi Lembata, listrik bukan semata-mata penerangan. Ketersediaannya merupakan bagian dari upaya membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menghadirkan pembangunan yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. (ProkompimPemkabLembata)

Polres Lembata Gelar Operasi Patuh Turangga 2026, Wabup Nasir Hadir, Kapolda NTT Tekankan Penurunan Kecelakaan dan Disip...
27/10/2026

Polres Lembata Gelar Operasi Patuh Turangga 2026, Wabup Nasir Hadir, Kapolda NTT Tekankan Penurunan Kecelakaan dan Disiplin Berlalu Lintas

LEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — Polres Lembata menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Turangga 2026 di halaman Mapolres Lembata, Senin (26/10/2026).

Operasi selama 14 hari, hingga 8 November 2026, difokuskan pada peningkatan disiplin pengguna jalan, pencegahan kecelakaan, dan penurunan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Lembata AKBP Henman Limbong memimpin langsung apel sekaligus membacakan amanat Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait lainnya. Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, unsur Forkopimda, serta jajaran perwira Polres Lembata turut hadir.

Dalam amanatnya yang dibacakan Kapolres Lembata, Kapolda NTT menegaskan bahwa Operasi Patuh Turangga 2026 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus memperkuat budaya keselamatan berkendara. Operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Apel gelar pasukan juga menjadi bagian dari pemeriksaan akhir kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta keterpaduan lintas sektor sebelum operasi dilaksanakan.

Kapolda menekankan bahwa kompleksitas persoalan lalu lintas tidak dapat ditangani kepolisian sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan.

Kecelakaan lalu lintas meningkat 22 persen

Data Direktorat Lalu Lintas Polda NTT melalui aplikasi Integrated Road Safety Management System (IRSMS) menunjukkan, sepanjang 2025 terjadi 803 kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda NTT. Angka tersebut meningkat 145 kejadian atau sekitar 22 persen dibandingkan 658 kejadian pada 2024.

Dari jumlah kecelakaan pada 2025, sebanyak 148 orang meninggal dunia, 658 orang mengalami luka berat, dan 1.019 orang mengalami luka ringan..Sementara itu, jumlah pelanggaran lalu lintas turun dari 15.771 pada 2024 menjadi 14.280 pada 2025, atau berkurang 1.491 pelanggaran setara sekitar 9 persen.

Data tersebut menjadi perhatian serius kepolisian karena penurunan jumlah pelanggaran belum diikuti penurunan angka kecelakaan. Oleh karena itu, operasi tahun ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencegah perilaku berkendara yang berisiko menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.

Kapolda menegaskan bahwa kepatuhan berlalu lintas harus menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kesadaran itu mencakup seluruh pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.

Sebelas pelanggaran menjadi sasaran operasi

Operasi Patuh Turangga 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Pelaksanaannya mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan represif secara humanis serta edukatif, dengan dukungan penegakan hukum elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis dan teguran simpatik.

Sebelas sasaran pelanggaran yang menjadi perhatian meliputi penggunaan telepon seluler saat berkendara, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, berkendara di bawah umur atau tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), berboncengan melebihi ketentuan, tidak menggunakan helm berstandar SNI atau sabuk keselamatan, melebihi batas kecepatan, melanggar marka dan rambu, menerobos lampu merah, menggunakan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, serta parkir tidak pada tempatnya, termasuk di trotoar.

Kapolda meminta seluruh personel mengutamakan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif melalui prinsip senyum, sapa, salam, serta sopan santun. Personel juga diminta menghindari tindakan arogan dan perilaku kontraproduktif selama menjalankan tugas.

Selain penindakan, edukasi keselamatan berlalu lintas harus diperluas melalui media sosial, media massa, serta penyuluhan langsung ke sekolah, kampus, komunitas ojek daring, dan pengemudi angkutan umum. Sosialisasi juga perlu diperkuat di jalur lintas antarkabupaten yang rawan kecelakaan di wilayah NTT.

Penegakan hukum diminta mengoptimalkan ETLE. Penindakan manual diarahkan pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan belum terjangkau ETLE, dengan tetap mengedepankan profesionalitas dan transparansi.

Pemda dan aparat diminta memperkuat sinergi

Kapolda NTT menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Satpol PP, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan.

Seluruh personel juga diminta mematuhi standar operasional prosedur, menjaga keselamatan saat bertugas, serta memperhatikan kondisi kesehatan di tengah cuaca NTT yang dapat berubah ekstrem. Para kapolres di seluruh wilayah diperintahkan melaksanakan analisis dan evaluasi harian untuk memastikan target operasi tercapai.

Kehadiran Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir bersama unsur Forkopimda dalam apel tersebut mencerminkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas kepolisian dan penguatan koordinasi lintas instansi.

Pemerintah Kabupaten Lembata mendukung upaya penegakan hukum dan peningkatan keselamatan masyarakat melalui kemitraan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama membangun ketertiban umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Melalui Operasi Patuh Turangga 2026, Polres Lembata diharapkan dapat memperkuat edukasi, meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh penindakan, tetapi juga oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab bersama..(ProkompimPemkabLembata)

APBD Perubahan Lembata 2026 Resmi Diundangkan, Bupati Tekankan Percepatan Program dan Efisiensi BelanjaLEWOLEBA, Prokomp...
26/10/2026

APBD Perubahan Lembata 2026 Resmi Diundangkan, Bupati Tekankan Percepatan Program dan Efisiensi Belanja

LEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — Pemerintah Kabupaten Lembata resmi memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan pengundangan kedua regulasi tersebut pada Senin, 26 Oktober 2026, pemerintah daerah memasuki tahap penentuan untuk mempercepat pelaksanaan program, menuntaskan pekerjaan yang tertunda, dan memastikan penggunaan anggaran berdampak nyata bagi masyarakat hingga akhir tahun.

Pengundangan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, di Lewoleba, setelah kedua regulasi ditetapkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah serta Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq, yang mengikuti proses tersebut secara virtual dari Kupang, menyampaikan syukur atas berlakunya APBD Perubahan Murni Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan, ketersediaan landasan anggaran harus segera diikuti pelaksanaan program secara terukur, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar dua bulan hingga penutupan tahun anggaran, pemerintah daerah menghadapi tuntutan untuk memastikan program yang telah direncanakan tidak berhenti pada tahap administrasi.

Setiap perangkat daerah perlu mengidentifikasi pekerjaan yang belum berjalan, mengurai hambatan, serta mempercepat penyelesaian kegiatan tanpa mengabaikan prosedur hukum, mutu pekerjaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian Bupati adalah pembangunan jaringan air bersih dari mata air Wai Plate, Namaweka, yang melintasi kawasan hutan lindung.

Bupati meminta Bappelitbangda berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lembata dengan merujuk pada surat yang telah diterbitkan, guna memperoleh kejelasan aspek hukum dan menentukan langkah selanjutnya.

“Jangan sampai terhambat tanpa kejelasan,” tegas Bupati.

Arahan tersebut menempatkan penyelesaian aspek hukum sebagai bagian penting dari percepatan pembangunan, terutama untuk proyek yang berkaitan dengan kawasan hutan lindung.

Kejelasan status dan prosedur diperlukan agar keputusan lanjutan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah pekerjaan berlarut-larut tanpa kepastian.

Di bidang penataan birokrasi, Bupati mengisyaratkan pelaksanaan penilaian kinerja atau job fit bagi seluruh kepala dinas dalam waktu dekat.

Proses tersebut akan diikuti seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan perangkat daerah yang masih kosong.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Bagian Organisasi diminta menuntaskan proses penataan jabatan eselon II, IIIA, dan IIIB pada akhir 2026, sehingga aparatur dapat menempati posisi definitif dan menjalankan tugas sejak awal 2027.

Penataan tersebut diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab dan memperkuat kesinambungan pelaksanaan program.

Jabatan yang terisi dan pembagian tugas yang jelas diharapkan mendukung koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam menyelesaikan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Perubahan.

Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan manajemen aparatur sipil negara dan prosedur pengisian jabatan yang berlaku.

Bupati Kanis Tuaq juga menyoroti pengeluaran rutin pemerintah daerah, khususnya biaya sewa rumah yang digunakan sebagai kantor oleh instansi pemerintah.

Perangkat daerah yang masih menyewa bangunan milik warga diminta segera beralih ke gedung pemerintah yang belum dimanfaatkan, sepanjang kondisi bangunan dan kebutuhan operasional memungkinkan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan aset daerah sekaligus menekan pengeluaran yang dapat dihindari. Penghematan belanja rutin diharapkan memberi ruang fiskal bagi kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas, dengan tetap memperhitungkan biaya pemindahan, kelayakan gedung, serta kebutuhan kerja setiap instansi.

Berlakunya APBD Perubahan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pelaksanaan anggaran sesuai program dan alokasi yang telah ditetapkan.

Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh kemampuan setiap perangkat daerah menerjemahkan dokumen anggaran menjadi pekerjaan yang selesai, pelayanan yang lebih baik, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, percepatan kegiatan, penyelesaian hambatan hukum, penataan jabatan, dan efisiensi belanja perlu berjalan beriringan.

Menjelang akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Lembata dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan, kepatuhan terhadap aturan, kualitas hasil, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (ProkompimPemkabLembata)

23/10/2026

🚨 INTERNET LEMBATA DITARGETKAN NORMAL 1 NOVEMBER 2026! 📡🌐

Gangguan internet yang melanda Kabupaten Lembata hampir sebulan terakhir disebabkan putusnya kabel laut (SKKL) di perairan sekitar Pulau Adonara.

Dalam audiensi bersama Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, Kamis (22/10/2026), pihak Telkomsel menyampaikan bahwa kapal perbaikan ditargetkan tiba pada 25 Oktober, dengan proses penyambungan kabel selesai 31 Oktober 2026.

📅 Target internet kembali normal: 1 November 2026.

Wabup Nasir menegaskan pentingnya transparansi informasi, percepatan pemulihan, serta penguatan jaringan cadangan agar gangguan serupa tidak kembali merugikan masyarakat Lembata.

💬 “Konektivitas internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat terutama di wilayah kepulauan.”

📍 Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata, Lamahora, Lewoleba.

🎥 Prokompim Pemkab Lembata

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Lembata, Wabup Nasir Sampaikan 5 Pesan Utama LEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — ...
22/10/2026

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Lembata, Wabup Nasir Sampaikan 5 Pesan Utama

LEWOLEBA, ProkompimPemkabLembata — Pemerintah Kabupaten Lembata menggelar upacara apel bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2026 dengan tema "Menguatkan Akar Tradisi Menjaga Keutuhan Negeri".

Kegiatan yang dipusatkan di MIS Al-Iman SGB Waikilok, Lewoleba, berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Pimpinan Yayasan Darul'Alimin Lembata, Ketua Nahdlatul Ulama Lembata beserta badan kehormatan, para Alim Ulama, tokoh agama, para guru, tenaga pendidik, serta santri dan siswa-siswi MIS Al-Iman, Kamis (22/10/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, selaku Pembina Upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengenang jasa para ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus meneguhkan kembali peran santri dalam membangun bangsa, menjaga persatuan, dan merawat kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Sejarah mencatat bahwa para ulama dan santri turut berjuang melawan penjajahan dengan ilmu, doa, keberanian, dan semangat pengabdian yang tulus. Semangat tersebut harus terus dihidupkan oleh generasi santri masa kini. Perjuangan zaman sekarang tidak lagi dengan mengangkat senjata, melainkan melalui pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan karakter, serta pengabdian nyata kepada masyarakat.

Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik, melainkan harus disertai pembangunan karakter, penguatan moral, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat untuk membentuk generasi muda Lembata yang cerdas, berintegritas, toleran, dan berjiwa pengabdian.

Lembata adalah rumah bersama yang kaya akan keberagaman agama, budaya, dan tradisi. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Wakil Bupati mengajak seluruh santri dan generasi muda menjadi pelopor kerukunan, menolak segala bentuk intoleransi, menjauhi kekerasan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah persatuan.

Dalam amanat tersebut, disampaikan lima pesan utama kepada seluruh santri dan santriwati: Pertama, teruslah menuntut ilmu dan memperkuat akhlak. Ilmu yang baik harus diiringi dengan karakter yang mulia.

Kedua, jadilah generasi yang mencintai tanah air, diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap perbedaan, semangat gotong royong, dan kesediaan berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Ketiga, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur agama. Santri tidak boleh tertinggal dari kemajuan zaman, namun tetap teguh pada prinsip keimanan.

Keempat, jadilah teladan di tengah masyarakat dengan menampilkan pribadi yang santun, mandiri, peduli lingkungan, menghormati orang tua dan guru, serta siap membantu sesama.

Kelima, peliharalah persaudaraan dan persatuan. Jangan biarkan perbedaan menjadi dinding pemisah, melainkan jadikan kekuatan untuk membangun Lembata yang lebih baik.

Kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan seluruh tenaga pendidik, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian dalam membimbing generasi muda. Tugas mendidik adalah amanah mulia yang menentukan masa depan bangsa.

Mari kita jadikan semangat Hari Santri sebagai energi untuk terus belajar, bekerja, berkarya, dan mengabdi. Dari lembaga pendidikan keagamaan, dari keluarga, dan dari masyarakat, kita bangun bersama generasi Lembata yang berkarakter, berpengetahuan, dan peduli sesama. Semoga semangat ini senantiasa menguatkan kita dalam mewujudkan Kabupaten Lembata yang damai, maju, dan sejahtera. (ProkompimPemkabLembata)

Address

Batas Kota Lewoleba
Lewoleba

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Prokompim Pemkab Lembata posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby government services