11/11/2026
Lombok Utara, 11 November 2026 – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB hadir mewakili Gubernur NTB sebagai narasumber dalam kegiatan “Rembuk Agraria Pesisir” yang diselenggarakan oleh DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan nelayan dalam mendorong keadilan agraria pesisir serta memperkuat perlindungan ruang hidup nelayan tradisional dan perempuan pesisir.
Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah aspirasi di antaranya harapan untuk kemudahan akses BBM bersubsidi melalui ketersediaan SPBN, penyediaan fasilitas tambat labuh perahu, perlindungan wilayah tangkap, serta dukungan sarana dan alat tangkap yang memadai. Nelayan juga mengharapkan kepastian perlindungan keselamatan kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi nelayan, penguatan koperasi, bantuan usaha, serta dukungan pendidikan bagi anak-anak nelayan.
Sementara itu, kelompok perempuan pesisir menyampaikan kebutuhan bantuan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan, fasilitas pemasaran yang layak, serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk olahan. Berbagai aspirasi tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya mendorong pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan kecil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Menanggapi berbagai aspirasi nelayan, Kadislutkan menyampaikan bahwa sebagian besar persoalan yang dihadapi nelayan di Kabupaten Lombok Utara juga menjadi tantangan bagi nelayan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, nelayan Lombok Utara memiliki keunggulan berupa nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama dijaga dalam melindungi sumber daya laut. Terkait sulitnya akses BBM bersubsidi, Kadislutkan menjelaskan bahwa kemudahan akses telah didukung kebijakan pemerintah, tetapi masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi, seperti kepemilikan Pas Kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB telah memfasilitasi penerbitan dokumen tersebut bagi sekitar 500 nelayan pada tahun 2026, sehingga total fasilitasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan NGO mencapai sekitar 600 nelayan. Pada tahun 2027, pemerintah merencanakan fasilitasi penerbitan Pas Kecil bagi 5.000 nelayan. Pendampingan dalam proses pengurusan juga menjadi perhatian, mengingat masih banyak nelayan yang membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan administrasi berbasis digital.
Lebih lanjut, Kadislutkan menegaskan bahwa pemerintah siap hadir untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan nelayan, termasuk penataan ruang pesisir agar aktivitas penangkapan ikan dan kegiatan usaha lainnya dapat berjalan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Berbagai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan masyarakat untuk dapat mengakomodasi kebutuhan nelayan.
Hal ini sejalan dengan semangat “Rembuk Agraria Pesisir”, bahwa perlindungan ruang hidup, akses terhadap sarana dan prasarana, serta pemberdayaan nelayan merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan bersama. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mendorong fasilitasi dan pendampingan agar hak serta kebutuhan nelayan dapat terpenuhi, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.
