Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Directions Website

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau riau.kemenkum.go.id

STATUS WNI PERLU DITEGASKAN?Kini, pengajuan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dapat dilakukan secara elektr...
05/11/2026

STATUS WNI PERLU DITEGASKAN?

Kini, pengajuan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan (SKSK) dapat dilakukan secara elektronik melalui layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Layanan ini ditujukan bagi:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan penegasan status kewarganegaraan.
2. Anak WNI yang membutuhkan penegasan status sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Keturunan WNI yang telah berusia 18 tahun dan tidak memiliki kewarganegaraan asing.
4. Masyarakat yang belum memiliki KTP atau paspor, tetapi membutuhkan kepastian status kewarganegaraan.

🖥️ Ajukan secara elektronik melalui:
https://kewarganegaraan.ahu.go.id

Mari manfaatkan layanan administrasi hukum yang tersedia secara elektronik untuk memperoleh kepastian status kewarganegaraan.

Kementerian Hukum Republik Indonesia
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Kanwil Kemenkum Riau Dukung Penguatan Tugas dan Kewenangan MPD Notaris melalui Bimbingan TeknisJakarta – Kantor Wilayah ...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Dukung Penguatan Tugas dan Kewenangan MPD Notaris melalui Bimbingan Teknis

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang diselenggarakan oleh Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kamis (5/11/2026), bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta. Kanwil Kemenkum Riau menugaskan M. Alif Muttaqin, Anggota MPD Notaris Kabupaten Siak, sebagai perwakilan dalam kegiatan tersebut. Bimbingan teknis diawali dengan laporan Direktur Perdata dan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme anggota MPD dalam menjalankan tugas pembinaan serta pengawasan Notaris.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai kebijakan pembinaan dan pengawasan Notaris, hukum acara pemeriksaan, mekanisme penjatuhan sanksi, serta tata cara pemeriksaan protokol Notaris. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pemahaman terhadap kewenangan dan prosedur pengawasan guna memastikan setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui bimbingan teknis ini, anggota MPD diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan protokol Notaris secara profesional dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong peningkatan kapasitas dan penguatan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam mewujudkan pengawasan kenotariatan yang berkualitas. Hasil bimbingan teknis ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas MPD Notaris di Provinsi Riau, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan jabatan Notaris. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam memperkuat tata kelola kenotariatan sekaligus memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi masyarakat.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Ditjen AHU melalui Pemetaan Kebutuhan Kerja SamaPekanbaru – Kantor Wilayah K...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Ditjen AHU melalui Pemetaan Kebutuhan Kerja Sama

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Koordinasi Pemetaan Kebutuhan Kerja Sama bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kamis (5/11/2026), bertempat di Ruang Pokja Kanwil Kemenkum Riau. Kegiatan dihadiri Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Sri Wahyuni, Tim Penanganan Kerja Sama Ditjen AHU, serta jajaran Bidang Pelayanan AHU. Pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan kerja sama guna memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah serta meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam pembahasan, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya kebutuhan pertukaran data jaminan fidusia, perubahan data desil UMKM setelah pendaftaran Perseroan Perorangan, serta peluang kerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, dibahas kendala penyediaan data dari instansi yang telah menjalin kerja sama di tingkat pusat, namun belum optimal dalam mendukung kebutuhan Kantor Wilayah. Melalui koordinasi ini, diharapkan terwujud penguatan integrasi layanan, peningkatan akses data, serta optimalisasi pelaksanaan kerja sama lintas instansi di daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong penguatan sinergi dengan Ditjen AHU dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Hasil koordinasi ini menjadi bahan inventarisasi kebutuhan dan penyusunan langkah tindak lanjut untuk memastikan kerja sama yang dibangun dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menghadirkan pelayanan Administrasi Hukum Umum yang terintegrasi, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha di Provinsi Riau.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pengelolaan Sentra KI Perguruan Tinggi melalui Monitoring Hari KeenamPekanbaru – Kantor Wil...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pengelolaan Sentra KI Perguruan Tinggi melalui Monitoring Hari Keenam

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Monitoring Sentra Kekayaan Intelektual (KI) pada Perguruan Tinggi Hari Keenam, Kamis (5/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan dihadiri pengurus Sentra KI dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah, STMIK Dharmapala, Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru, serta Institut Imsya Indonesia. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi, mengevaluasi perkembangan program, serta mengoptimalkan peran Sentra KI dalam pelindungan dan pemanfaatan hasil inovasi perguruan tinggi.

Dalam pembahasan, kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja, penguatan kelembagaan, serta identifikasi kendala dan kebutuhan pengembangan Sentra KI. Koordinasi dan pendampingan menjadi perhatian utama guna mendorong perguruan tinggi dalam mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual, meningkatkan pencatatan dan pendaftaran KI, serta mengoptimalkan pelindungan hasil penelitian, karya ilmiah, dan produk kreatif sivitas akademika. Melalui sinergi yang berkelanjutan, Sentra KI diharapkan semakin aktif dalam mendukung pengembangan inovasi yang produktif dan berdaya saing.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Sentra KI. Melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan setiap Sentra KI mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam membangun ekosistem KI yang inovatif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan dan masyarakat di Provinsi Riau.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Optimalisasi Royalti MusikPekanbaru – Kantor Wilayah K...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Optimalisasi Royalti Musik

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Sosialisasi Kekayaan Intelektual bertema “Mewujudkan Harmoni Kreativitas Melalui Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Optimalisasi Royalti Musik”, Kamis (5/11/2026), di Gedung Dekranasda Kota Pekanbaru. Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Dewi Sri Wahyuni, dan menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Riau, Asdisyah Mursid, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Kanwil Kemenkum Riau, Eva Lusiana. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelindungan karya, pencegahan pelanggaran KI, serta pemenuhan hak ekonomi para pencipta dan penggiat seni.

Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan pentingnya sinergi antara Korwas Polri dan PPNS Kementerian Hukum dalam memperkuat penegakan hukum Kekayaan Intelektual, mulai dari penerimaan pengaduan hingga proses penyidikan. Pembahasan juga mencakup pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, mekanisme pencatatan karya, serta kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur penanganan pelanggaran KI dan optimalisasi royalti musik guna menjamin hak ekonomi pencipta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan penggiat seni dalam meningkatkan pelindungan Kekayaan Intelektual. Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya dan memenuhi kewajiban royalti semakin meningkat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menciptakan ekosistem kreativitas yang sehat, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung kesejahteraan para pencipta dan pelaku industri kreatif di Provinsi Riau.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

📢 PENGUMUMAN LELANGKantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Pek...
05/11/2026

📢 PENGUMUMAN LELANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Pekanbaru akan melaksanakan lelang 1 paket bongkaran hasil revitalisasi listrik gedung.

Segera ikuti lelang dan manfaatkan kesempatan ini.
Kunjungi Lelang.go.id

Perkuat Sinergi Evaluasi Regulasi Notaris, Kemenkum Riau Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Tentang Efektivitas MPN~Pekanb...
05/11/2026

Perkuat Sinergi Evaluasi Regulasi Notaris, Kemenkum Riau Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Tentang Efektivitas MPN
~
Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta secara virtual dari Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM / Divisi P3H, Kamis (5/11) mulai pukul 08.00 WIB.

Kegiatan diskusi yang mengusung tema "Evaluasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 terhadap Efektivitas Majelis Pengawas Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta" ini diikuti secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, Bersama jajaran Tim Kerja Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau.

Diskusi Strategi Kebijakan ini menghadirkan berbagai narasumber pakar dan praktisi hukum guna mengkaji implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Evaluasi ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, efektivitas pengawasan kode etik, serta optimalisasi fungsi Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, menyampaikan dukungannya atas partisipasi aktif jajaran Divisi P3H dalam agenda pengkajian kebijakan tersebut. "Partisipasi jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan Kanwil DIY ini sangat penting sebagai wadah pertukaran gagasan dan evaluasi regulasi di daerah. Evaluasi terhadap Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 merupakan langkah strategis untuk mengukur efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris. Hasil diskusi ini menjadi masukan berharga bagi kita di Riau dalam memperkuat sinergi bersama Majelis Pengawas Notaris, sehingga pelaksanaan pengawasan notaris berjalan semakin objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum yang makin mudah bagi masyarakat," ujar Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik.

Seluruh jajaran menyimak dan menyerap pemaparan materi serta diskusi interaktif hingga akhir kegiatan yang berjalan dengan tertib dan lancar.

Kanwil Kemenkum Riau Dorong Komersialisasi Paten melalui Forum Bisnis Paten Indonesia 2026Jakarta – Kepala Kantor Wilaya...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Dorong Komersialisasi Paten melalui Forum Bisnis Paten Indonesia 2026

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yuliana Manulang, mengikuti rangkaian hari kedua Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 bertema "Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan", Rabu (4/11/2026), di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan. Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ini menghadirkan sesi Patent Townhall Pitching bertema Kosmetik dan Kesehatan bersama sejumlah pelaku industri, serta diskusi mengenai pemanfaatan dan komersialisasi paten sebagai aset ekonomi produktif.

Dalam sesi Talk Show: IP Financing and IP Valuating, sejumlah narasumber dari BNI, OJK, pelaku industri, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) membahas peluang pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Diskusi menekankan pentingnya penilaian ekonomi paten, dukungan regulasi, serta kolaborasi antara lembaga keuangan, inventor, dan dunia usaha untuk mempercepat hilirisasi inovasi. Kakanwil bersama jajaran juga meninjau pameran inovasi paten dan paten sederhana yang menampilkan berbagai hasil invensi dari industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian sebagai referensi pengembangan potensi inovasi daerah.

Melalui keikutsertaan dalam FBPI 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong penguatan sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan industri dalam mengoptimalkan pemanfaatan paten. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka peluang komersialisasi hasil riset, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, serta mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam menjadikan paten sebagai aset ekonomi yang berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pengelolaan Sentra KI melalui Monitoring Perguruan Tinggi Hari KelimaPekanbaru – Kantor Wil...
05/11/2026

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Pengelolaan Sentra KI melalui Monitoring Perguruan Tinggi Hari Kelima

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan Monitoring Sentra Kekayaan Intelektual (KI) pada Perguruan Tinggi Hari Kelima, Rabu (4/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan dihadiri pengurus Sentra KI dari AMIK Mahaputra Riau, STIE Mahaputra Riau, serta Politeknik Caltex Riau. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan program, memperkuat kelembagaan, serta mengoptimalkan peran Sentra KI dalam pelindungan dan pemanfaatan hasil penelitian maupun inovasi perguruan tinggi.

Dalam pembahasan, kegiatan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja, identifikasi kendala, serta penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Sentra KI. Penguatan koordinasi dan pendampingan menjadi perhatian utama guna mendorong sivitas akademika dalam mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual, meningkatkan pencatatan dan pendaftaran KI, serta mengembangkan hasil riset yang bernilai ekonomi. Melalui sinergi berkelanjutan, perguruan tinggi diharapkan semakin aktif dalam membangun ekosistem inovasi yang produktif dan berdaya saing.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, terus mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan peran Sentra KI sebagai wadah pelindungan dan pengembangan inovasi. Melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan setiap Sentra KI mampu meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual. Langkah ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam mendukung pengembangan ekosistem KI yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Riau.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Dari Pelindungan hingga Nilai Ekonomi, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Indikasi GeografisPekanbaru – Kantor Wilaya...
04/11/2026

Dari Pelindungan hingga Nilai Ekonomi, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Indikasi Geografis

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan terkait Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana diubah melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022, Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum Aceh secara hybrid ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Edison Manik, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) melalui Zoom Meeting.

Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Kanwil Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, yang menyampaikan bahwa diskusi bertujuan mendiseminasikan hasil evaluasi kebijakan Indikasi Geografis (IG). Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelindungan Indikasi Geografis memiliki peran strategis dalam menghubungkan kepastian hukum dengan agenda hilirisasi nasional, khususnya bagi produk unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Aceh, Ardiningrat Hidayat, memaparkan bahwa Aceh telah memiliki enam produk Indikasi Geografis terdaftar, di antaranya Kopi Arabika Gayo, Jeruk Keprok Gayo, dan Minyak Nilam Aceh. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih berfokus pada pendaftaran dan pelindungan administratif, sementara pengawasan pascapendaftaran serta pemanfaatan ekonomi produk belum berjalan optimal.

Selanjutnya, perwakilan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG), Khalid, menjelaskan bahwa Kopi Arabika Gayo telah memperoleh pengakuan internasional, termasuk pendaftaran di Uni Eropa sejak 2017. Meski menjadi komoditas ekspor unggulan, pengembangannya masih menghadapi tantangan perubahan iklim, bencana, serta dinamika perdagangan global yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman, menekankan pentingnya perubahan paradigma pelindungan IG dari sekadar pendaftaran menuju peningkatan nilai ekonomi produk daerah. Penguatan penggunaan logo resmi, nomor sertifikat, dan ketertelusuran produk menjadi perhatian utama. DJKI juga mengembangkan program GI SMART Marketplace, GI SMART Preneur, GI SMART Onsite, dan GI Tourism untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Hasil evaluasi turut mengungkap sejumlah tantangan, mulai dari kompleksitas pendaftaran, keterbatasan SDM dan anggaran, hingga lemahnya koordinasi pengawasan. Dari sekitar 37.000 ton produksi Kopi Arabika Gayo, baru 5.700 ton yang menggunakan logo Indikasi Geografis. Untuk itu, direkomendasikan pembentukan tim pengawasan terpadu, penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas masyarakat pelindungan IG, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam diskusi ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya mendukung penguatan pelindungan dan pemanfaatan ekonomi Indikasi Geografis. Di bawah kepemimpinan Edison Manik, hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi referensi dalam meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menjaga reputasi produk unggulan Riau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
•
•
•
Informasi Selengkapnya klik laman:
https://riau.kemenkum.go.id

©2026
Tim Komunikasi Publik dan TI
Kanwil Kemenkum Riau

Address

Jalan Jend. Sudirman No. 233
Pekanbaru
28111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share