What are the opening hours?

Saturday 09:00 - 17:00 Sunday 09:00 - 17:00

https://www.facebook.com/157394474131364/

JDIH Bawaslu LamTeng

Home
Hong Kong
Hong Kong
JDIH Bawaslu LamTeng

Call

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from JDIH Bawaslu LamTeng, Government Organization, Jl. Irian II Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah, Hong Kong.

29/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui program peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja Bawaslu, Inspektorat Utama menetapkan sejumlah indikator kinerja sebagai upaya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi berjalan secara optimal.

Salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah Layanan Audit Internal Inspektorat Utama.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat diakses melalui JDIH Bawaslu:
🌐 https://jdih.bawaslu.go.id/

Mari bersama memperkuat komitmen terhadap tata kelola kelembagaan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

27/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh Sahabat Bawaslu untuk mengenali dan mengakses produk hukum serta dokumen resmi Bawaslu melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Salah satu dokumen yang dapat menjadi referensi adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97/PR.00.02/SJ/02/2026 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025–2029.

Dokumen ini berkaitan dengan perencanaan strategis Inspektorat Utama Bawaslu untuk periode 2025–2029. Akses terhadap dokumen resmi menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi, pemahaman regulasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ingin membaca dokumen selengkapnya?

Akses melalui JDIH Bawaslu pada tautan berikut:
🔗https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/download?id=sk_2026_1_keputusansekjendanrenstrainspektoratutama2025-2029.pdf

Mari manfaatkan JDIH sebagai sumber informasi hukum yang resmi dan terpercaya. Dengan memahami produk hukum, kita turut mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu! 🇮🇩

25/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh jajaran untuk memahami ketentuan mengenai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penugasan, rotasi, dan perpindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemahaman terhadap regulasi kepegawaian menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

📄 Surat Nomor: B-2487/KP.07/SJ/09/2026
📅 7 September 2026

🌐 Akses informasi lebih lanjut melalui laman JDIH Bawaslu:
https://jdih.bawaslu.go.id/

Mari tingkatkan literasi hukum dan pahami regulasi sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Bawaslu Mengawasi, Hukum Menjadi Pedoman!

21/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 174/TI.01.00/K1/07/2026 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan informasi dan data, menjamin keamanan serta kerahasiaan informasi, meningkatkan tata kelola sistem informasi, dan mendukung terwujudnya organisasi yang profesional, berintegritas, dan modern.

Akses dokumen dengan mudah. Pindai QR Code pada pamflet untuk mengunduh dan membaca dokumen keputusan secara lengkap.

Mari bersama-sama membangun budaya keamanan informasi demi mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih baik.

Informasi Aman, Pengawasan Makin Kuat.

20/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mensosialisasikan Keputusan Bawaslu RI Nomor 265/PW.09/K1/09/2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Pemilihan.

Melalui kebijakan ini, penguatan tata kelola anggaran diharapkan semakin efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong pencegahan risiko dalam pengelolaan dana pemilihan.

Bersama kita wujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

18/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Tahukah kamu?
Pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, masyarakat didorong untuk berperan aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Mengapa pengawasan partisipatif penting?
✅ Meningkatkan partisipasi masyarakat.
✅ Memperkuat pengawasan dan mencegah pelanggaran Pemilu.
✅ Mendorong terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis.

Yuk, unduh dan pelajari regulasinya!
Pindai barcode pada pamflet atau kunjungi tautan yang tersedia untuk membaca dokumen dalam format PDF.

Mari tingkatkan literasi hukum dan wujudkan pengawasan Pemilu yang partisipatif demi demokrasi yang berintegritas.

17/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Netralitas merupakan salah satu kunci terwujudnya demokrasi yang berintegritas. Setiap pihak yang memiliki kewajiban menjaga netralitas harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Anggota TNI/Polri, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan kepala desa wajib menjaga netralitas serta menghindari keputusan maupun tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 UU Pilkada, pelanggaran terhadap ketentuan netralitas dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Mari bersama-sama membangun kesadaran hukum, menjaga integritas, dan mengawal demokrasi agar berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.

16/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peraturan ini menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta profesionalitas pegawai di lingkungan Bawaslu guna mendukung tata kelola kelembagaan yang tertib dan berintegritas.

Yuk, tingkatkan literasi hukum dengan mengenali dan memahami produk hukum Bawaslu!

Akses informasi dan dokumen hukum melalui: https://jdih.bawaslu.go.id

Mari bersama membangun budaya sadar hukum demi terwujudnya kelembagaan Bawaslu yang profesional dan berintegritas.

12/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Setiap tahapan pemilu harus berjalan sesuai aturan, setiap hak harus dilindungi, dan setiap sengketa harus menemukan jalan penyelesaian yang sah.

Keadilan pemilu bukan sekadar tentang aturan, tetapi juga tentang menjaga hak setiap warga negara, menjunjung tinggi integritas, serta memastikan setiap proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi, memperkuat pengawasan, serta mendorong penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mari bersama-sama menjaga demokrasi dengan menaati aturan, menghormati hak sesama, dan mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan. Karena demokrasi yang kuat lahir dari proses pemilu yang berintegritas dan berkeadilan.

10/10/2026

Sahabat Bawaslu,

Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan elektoral dan memastikan hak-hak peserta Pemilu terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui dua mekanisme, yaitu Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP) dan Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP).

Apa perbedaannya?
🔹 PSAP: Menangani perselisihan antarpeserta Pemilu yang haknya dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya.
🔹 PSPP: Menangani perselisihan akibat keputusan KPU yang dianggap merugikan hak hukum calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu.

Dalam mekanisme PSPP, penyelesaian dilakukan melalui tahapan penerimaan dan verifikasi permohonan, registrasi, mediasi, hingga adjudikasi apabila tidak tercapai kesepakatan.

Melalui mekanisme yang berlandaskan hukum, Bawaslu berkomitmen mengawal proses penyelesaian sengketa secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kepastian hukum serta menjaga integritas demokrasi.

Mari tingkatkan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Address

Jl. Irian II Totokaton Kecamatan Punggur Lampung Tengah
Hong Kong
34152

Opening Hours

Saturday	09:00 - 17:00
Sunday	09:00 - 17:00

Telephone

+85269670685

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH Bawaslu LamTeng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.