What are the opening hours?

Monday 09:00 - 16:00 Tuesday 09:00 - 16:00 Wednesday 09:00 - 16:00 Thursday 09:00 - 16:00 Friday 09:00 - 16:00

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Home
Indonesia
Jakarta
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Call Directions Website Contact the organization

Lembaga mandiri yg menjamin hak masyarakat utk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur UU KIP

Lembaga mandiri yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagaimana amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

06/11/2026

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus didukung dengan pengelolaan informasi yang tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Informasi Pusat mendorong Kementerian Koperasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara sistematis dan sesuai ketentuan, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

06/11/2026

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan aset negara.

Ketua Bidang Regulasi KI Pusat, Rini Purwandari, menyampaikan hal tersebut dalam FGD penguatan kelembagaan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI di Bekasi, Rabu (4/11/2026). Ia mendorong penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi agar pengelolaan aset lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

06/11/2026

Sebanyak 77 dari 120 badan publik di Provinsi Banten meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat, Arman Fauzi, bersama Ketua Bidang Strategi dan Riset KI Pusat, Joemarthine Chandra, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan pentingnya menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi penilaian.

Apa pesan selengkapnya dari para pimpinan? Simak video ini dan baca berita selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/.

05/11/2026

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar lebih efektif, responsif, dan mudah diakses.

KI Pusat mendorong pemanfaatan teknologi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan *Good University Governance* yang transparan dan akuntabel.

Perspektif ini disampaikan Joemarthine Chandra dalam seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (4/11).

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

05/11/2026

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menuntut ketersediaan informasi, tetapi juga inovasi layanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Komisi Informasi Pusat menjadi bagian dari Tim Penilai Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026. Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Pusat, Edi Purwanto, turut menilai strategi serta inovasi layanan informasi yang diterapkan PPID KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat.

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

05/11/2026

Informasi pertanahan merupakan hal penting bagi masyarakat, termasuk kepastian akses terhadap dokumen pendaftaran tanah dan sertipikat hak guna bangunan (SHGB).

Komisi Informasi Pusat menerima konsultasi Ombudsman Republik Indonesia terkait pengecualian informasi publik atas dokumen pertanahan. Pembahasan mencakup penerapan uji konsekuensi dan penetapan hasilnya untuk memastikan pengecualian informasi dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

05/11/2026

Akses informasi publik yang terbuka dan berkualitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komisi Informasi Pusat menerima audiensi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membahas penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik dan optimalisasi layanan informasi di lingkungan Kemendag, guna memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Simak selengkapnya di https://komisiinformasi.go.id/

05/11/2026

Pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi prosesnya.

Komisi Informasi Pusat bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) membahas evaluasi regulasi dan penguatan akses informasi pengadaan agar lebih terbuka, mudah diakses, dan mendukung pengawasan publik.

Bagaimana langkah tindak lanjutnya? Simak selengkapnya di www.komisiinformasi.go.id

04/11/2026

Keterbukaan informasi publik yang berkualitas membutuhkan kolaborasi antarlembaga agar masyarakat memperoleh akses informasi yang transparan dan layanan yang semakin baik.

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menerima audiensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Integritas KI Pusat, Selasa (3/11).

Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pandangan mengenai keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bagian dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Simak selengkapnya di www.komisiinformasi.go.id

04/11/2026

Komisi Informasi Pusat menerima kunjungan kelembagaan dan koordinasi dari Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Senin (2/11/2026).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Integritas Komisi Informasi Pusat dan diterima oleh Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro bersama Dery Hendryan selaku Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Joemarthine Chandra selaku Ketua Bidang Strategi dan Riset, serta Arman Fauzi selaku Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kunjungan ini menjadi bagian dari koordinasi kelembagaan dan pertukaran informasi terkait pemanfaatan aplikasi SIPSI dan E-Monev, sekaligus membahas berbagai tantangan aktualisasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara.

Berbagai tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan kelembagaan Komisi Informasi, optimalisasi layanan PPID, pemerataan akses informasi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

Simak selengkapnya di www.komisiinformasi.go.id

Address

Wisma BSG, Lantai 9. Jalan Abdul Muis No 40
Jakarta
10110

Opening Hours

Monday	09:00 - 16:00
Tuesday	09:00 - 16:00
Wednesday	09:00 - 16:00
Thursday	09:00 - 16:00
Friday	09:00 - 16:00

Telephone

+622134830741

Website

http://komisiinformasi.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.