27/10/2026
KawanLAN, Lanskap risiko Indonesia bergerak menuju krisis majemuk, dimana bencana hidrometeorologi (banjir, gempa, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan) berulang, bencana geologi (erupsi, gempa/tsunami), krisis kesehatan (lonjakan wabah), serta disrupsi layanan publik karena kondisi lingkungan. Akibatnya, tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut dalam Undang Undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa dapat terhenti sebab sebagian besar atau seluruh kinerja birokrasi terhenti apabila krisis terjadi. Selama ini, penguatan kapasitas pada birokrasi pasca bencana telah dilakukan, namun belum bagi ASN.
Seperti apa rekomendasi yang dapat dijalankan? Yuk simak dalam Policy Brief berikut.
