Biro Pemkesra Sulbar

10/11/2026

Makassar, 10 November 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2026, bertempat di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Sulbar, Muh. Dhany Sadri, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Andi Desy Irmalasari beserta staf.

Rapat ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026, khususnya terkait koordinasi, kebutuhan data, dan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar laporan dapat disusun secara sistematis, akurat, dan akuntabel.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di tempat terpisah, menekankan pentingnya penyusunan LKPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

"Penyusunan LKPJ harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berbasis data yang akurat. Laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera."

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, di tempat terpisah, menyoroti pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung proses penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026.

"Melalui rapat persiapan ini, kami berharap proses penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi. Sinergi serta kelengkapan data dari seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan."

Melalui kegiatan ini, Biro Pemkesra Sulbar diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 2026, sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

10/11/2026

Mamuju, 10 November 2026 – Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Andi Haerul Amri, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat pengawasan, evaluasi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di tempat terpisah, menekankan pentingnya koordinasi dan penguatan kinerja pemerintahan daerah agar pelaksanaan program pembangunan nasional berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus terus diperkuat melalui koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga program prioritas nasional dapat terlaksana secara optimal di daerah."

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, di tempat terpisah, menyampaikan bahwa partisipasi dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi GWPP.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat semakin optimal, khususnya dalam memperkuat sinergi dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional di Sulawesi Barat."

Melalui kegiatan ini, Biro Pemkesra Sulbar diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

10/11/2026

Mari kita teladani semangat juang, keberanian, dan pengorbanan para pahlawan dengan memperkuat persatuan, meningkatkan pengabdian, serta bersama-sama melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang maju dan sejahtera.

“𝐏𝐚𝐡𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧𝐤𝐮 𝐓𝐞𝐥𝐚𝐝𝐚𝐧𝐤𝐮, 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐦𝐚, 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐣𝐮𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧”

09/11/2026

Mamuju, 9 November 2026 – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Senin (9/11/2026), di Mamuju.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan SPBE, serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapan sistem pemerintahan digital di lingkungan Biro Pemkesra Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam pernyataan yang disampaikan secara terpisah, menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.A.P., di tempat terpisah, menyampaikan bahwa evaluasi SPBE menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja administrasi pemerintahan.

“Melalui rapat evaluasi ini, kami terus berupaya memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan penerapan SPBE agar pelayanan administrasi pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Murdanil.

Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan sistem kerja berbasis digital guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Rapat ini juga menjadi bagian dari komitmen Biro Pemkesra dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

09/11/2026

Mamuju, 9 November 2026 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut membahas kelanjutan proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Barat periode 2027–2032 setelah masa pendaftaran resmi berakhir pada 5 November 2026. Tahapan seleksi administrasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan para pendaftar sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam arahannya yang disampaikan secara terpisah, menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel guna menghasilkan kepemimpinan BAZNAS yang berintegritas serta mampu meningkatkan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.A.P., saat mengikuti rapat menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendaftaran akan diperiksa secara teliti dan menyeluruh.

“Dengan tertutupnya pendaftaran, kita akan mulai memasuki tahapan selanjutnya, yaitu seleksi berkas. Seluruh dokumen persyaratan yang telah disampaikan oleh para pendaftar akan diperiksa dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Murdanil.

Murdanil berharap seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan akuntabel sehingga menghasilkan calon pimpinan BAZNAS yang memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen kuat dalam mengembangkan pengelolaan zakat di Sulawesi Barat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupaya memastikan proses seleksi berjalan sesuai prosedur sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola BAZNAS yang profesional, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

08/11/2026

06/11/2026

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda Muhdar dan Tim Beasiswa melakukan kunjungan langsung kepada penerima beasiswa mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Sulawesi Barat.

06/11/2026

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesra dengan Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN) sebagai langkah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung kemajuan pendidikan dan pembangunan di Sulawesi Barat.

06/11/2026

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesra dengan yayasan Assalafiyah Parappe sebagai langkah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat.