BPKAD Prov Sulbar

Directions Website

BPKAD Prov Sulbar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

01/11/2026

Halo warga Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus mendorong peningkatan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas dan memperlancar akses masyarakat antarwilayah.

Berdasarkan data Dinas PUPR Sulbar, penanganan jalan provinsi pada 2025 mencapai 18,960 kilometer. Sementara pada 2026, direncanakan penanganan sepanjang 20,835 kilometer di sejumlah ruas strategis di Sulawesi Barat.

Sejumlah ruas yang menjadi prioritas antara lain Bonehau–Kalumpang, Matangnga–Keppe, Pallang-Pallang–Batas Tibung, hingga Tikke–Batas Sulawesi Tengah.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan Misi Keempat Panca Daya, yakni membangun infrastruktur jalan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan demi Sulbar yang lebih maju dan sejahtera.
Jalan yang semakin baik, konektivitas semakin kuat, ekonomi masyarakat semakin bergerak!

Panca Daya, Bergerak Bersama untuk Sulbar Maju dan Sejahtera





31/10/2026

Halo warga Sulbar

Pendidikan adalah investasi masa depan. Melalui Program Beasiswa Panca Daya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk meraih cita-cita dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Bantuan beasiswa bukan sekadar dukungan biaya pendidikan, tetapi juga menjadi harapan, motivasi, dan peluang untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Kisah penerima beasiswa menjadi bukti bahwa perhatian dan keberpihakan pemerintah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Panca Daya: Hadir, Peduli, dan Berdampak untuk Masyarakat Sulawesi Barat.





31/10/2026

Halo warga Sulbar

INTERNET HADIR, AKSES INFORMASI SEMAKIN TERBUKA!

Keterbatasan jaringan internet bukan lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berkembang.
Melalui Program Panca Daya – Bantuan Internet Wilayah Blankspot, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menghadirkan pemerataan akses digital hingga ke wilayah yang selama ini sulit terjangkau jaringan internet.
Program ini menjangkau:
📍 26 Desa
🏫 46 Sekolah
🏥 18 Puskesmas

Kehadiran akses internet diharapkan dapat mendukung pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, mempermudah akses informasi, serta membuka peluang ekonomi masyarakat.
Karena pembangunan digital bukan hanya tentang jaringan, tetapi tentang menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.

Sulbar Maju dan Sejahtera, dimulai dari pemerataan akses digital!






Haii Sobat BPKAD! 👋✨Optimalisasi E-BMD, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah!BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen ...
29/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋✨

Optimalisasi E-BMD, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah!

BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendorong pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin modern, tertib, dan akuntabel!

Kepala Bidang BMD, Muhammad, bersama staf teknis Bidang BMD, Ismail, serta Tim IT BPKAD Sulbar, Azis dan Syahroni, melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini membahas optimalisasi aplikasi E-BMD, rencana pemindahan server ke Provinsi Sulawesi Barat, serta pendampingan teknis penatausahaan BMD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem digital, meningkatkan akurasi data aset, serta mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Digitalisasi aset, administrasi makin tertib, tata kelola makin akuntabel!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/bpkad-sulbar-koordinasikan-optimalisasi-aplikasi-e-bmd-dan-pendampingan-penyusunan-lkpd-2026-di-di-kantor-lppia

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋✨Matangkan Persiapan, Perkuat Akuntabilitas Penyelesaian Kerugian Daerah!Sekretaris Daerah Provinsi S...
29/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋✨

Matangkan Persiapan, Perkuat Akuntabilitas Penyelesaian Kerugian Daerah!

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD), memimpin rapat persiapan pelaksanaan Sidang Kerugian Daerah bagi ASN nonbendahara, Kamis (29/10/2026), di Ruang Sekda Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat tersebut didampingi Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, selaku Sekretaris merangkap Anggota Majelis, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, selaku Anggota Majelis, bersama tim terkait.

Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis pelaksanaan sidang yang dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026, dengan tiga agenda tuntutan kerugian daerah.

Melalui persiapan yang matang, pelaksanaan sidang diharapkan berjalan tertib, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil persidangan nantinya merupakan hasil pertimbangan dan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis berdasarkan proses pembahasan serta kewenangannya.

Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

BPKAD Sulbar terus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/sekda-sulbar-pimpin-rapat-persiapan-sidang-kerugian-daerah-bagi-asn-nonbendahara

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋✨Siapkan Data Akurat, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah!BPKAD Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kas...
27/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋✨

Siapkan Data Akurat, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah!

BPKAD Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah, serta Plt. Kasubbid Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah II, Rasmadi, mengikuti Rapat Persiapan dan Pengumpulan Data Isu Strategis REBOAN OTDA, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah persiapan dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang akurat, terkini, serta dapat dipertanggungjawabkan terkait isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Melalui koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, diharapkan berbagai isu strategis dapat diidentifikasi dengan baik sebagai bahan pembahasan dan perumusan kebijakan bersama pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Data Valid, Tata Kelola Akuntabel, Sulbar Maju!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/bpkad-sulbar-ikuti-rapat-persiapan-pengumpulan-data-isu-strategis-reboan-otda

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋✨Layanan Makin Cepat, Tata Kelola Makin Kuat!BPKAD Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Perb...
27/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋✨

Layanan Makin Cepat, Tata Kelola Makin Kuat!

BPKAD Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, didampingi Plt. Kasubbid Perbendaharaan Sri Rezki Gani beserta staf, mengikuti kegiatan Sosialisasi KLIK CAIR, Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Rekon Iuran PNS (ARIP), serta Sosialisasi Alih Segmen Kepesertaan JKN, Selasa (27/10/2026), di Hotel Maleo, Mamuju.

Dalam kesempatan ini, Syaharuddin turut menyosialisasikan KLIK CAIR (Kendali Layanan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Akuntabel, berIntegritas, dan Responsif) sebagai inovasi pelayanan pencairan dana melalui penyederhanaan alur kerja, pemanfaatan dokumen digital, tanda tangan elektronik, serta pemantauan status layanan melalui SIPAMANDAR Next Generation.

Melalui KLIK CAIR, BPKAD Sulbar menargetkan waktu penyelesaian layanan pencairan dana dari sekitar 2 hari kerja menjadi maksimal 3 jam, setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar serta seluruh persyaratan terpenuhi.

Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat akurasi data iuran jaminan kesehatan, meningkatkan kesesuaian data penggajian, serta mendukung tertib administrasi kepesertaan JKN.

Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Bersama, kita wujudkan pelayanan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Barat!

KLIK CAIR: Layanan Lebih Cepat, Tata Kelola Lebih Kuat!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/bpkad-sulbar-sosialisasikan-klik-cair-perkuat-akurasi-iuran-jkn-dan-percepatan-layanan-keuangan-daerah

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨Dukung Data Akurat, Wujudkan Pembangunan Ekonomi yang Tepat Sasaran!Sekretaris BPKAD Provinsi Sulaw...
27/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨

Dukung Data Akurat, Wujudkan Pembangunan Ekonomi yang Tepat Sasaran!

Sekretaris BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menerima koordinasi dari BPS Provinsi Sulawesi Barat terkait Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 51 Tahun 2026 tentang Pendataan Lanjutan Sensus Ekonomi 2026 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 27/10/2026.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong kelengkapan dan akurasi data Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah.

Melalui dukungan seluruh ASN, diharapkan pendataan ini dapat berjalan optimal sehingga menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat bagi pembangunan Sulawesi Barat.

Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Data Akurat, Pembangunan Tepat Sasaran! Bersama Kita Wujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/bpkad-sulbar-koordinasikan-pendataan-lanjutan-sensus-ekonomi-2026-bersama-bps

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah, BPKAD Sulbar Terima Entry BPKP!Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi B...
27/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨

Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah, BPKAD Sulbar Terima Entry BPKP!

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKAD, Faika Kadriana Ishak, menerima entry Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 27 Oktober 2026, di Ruang Kepala BPKAD.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan informasi awal atas pengawasan capaian kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Penugasan yang berlangsung hingga 6 November 2026 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pengawasan serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Bersinergi dalam pengawasan, berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/bpkad-sulbar-terima-entry-bpkp-perkuat-pengawasan-pengelolaan-keuangan-tkd

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨Kawal RAPBD 2027, TAPD Sulbar Lanjutkan Pembahasan Bersama Banggar DPRD!Kepala BPKAD Provinsi Sulaw...
26/10/2026

Haii Sobat BPKAD! 👋🏻✨

Kawal RAPBD 2027, TAPD Sulbar Lanjutkan Pembahasan Bersama Banggar DPRD!

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, selaku Ketua TAPD, menghadiri rapat lanjutan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (26/10/2026), di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, dan Halim, serta dihadiri anggota DPRD lainnya, Kepala Bapenda Wahab Hasan Sulur beserta jajaran, dan Kepala Bapperida Amujib beserta jajaran.

Melalui pembahasan ini, TAPD bersama DPRD terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menyusun perencanaan anggaran yang terarah, proporsional, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.

Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

APBD Berkualitas, Pembangunan Terarah, Sulbar Maju dan Sejahtera!

Baca selengkapnya :
https://bpkad.sulbarprov.go.id/post/tapd-sulbar-bersama-banggar-dprd-lanjutkan-pembahasan-rapbd-tahun-anggaran-2027

Yuks, kunjungi dan baca berita menarik lainnya terkait BPKAD Provinsi Sulawesi Barat di
https://bpkad.sulbarprov.go.id

Address

Jalan Abd Malik Pattana Endeng, Komplek Kantor Gubernur
Mamuju
91511

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BPKAD Prov Sulbar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby government services