Kominfo Padang Panjang

Call Directions Website

Kominfo Padang Panjang * Media komunikasi dan informasi Pemko Padang Panjang
* Boleh mengkritik. Kalau bercarut kami blokir.

KI Sumbar Apresiasi Tata Kelola Informasi Publik Pemko Padang Panjang dalam Visitasi Verifikasi FaktualPADANG PANJANG, K...
05/11/2026

KI Sumbar Apresiasi Tata Kelola Informasi Publik Pemko Padang Panjang dalam Visitasi Verifikasi Faktual

PADANG PANJANG, KOMINFO — Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi tata kelola keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Padang Panjang yang dinilai telah berjalan sangat baik. Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan Visitasi Verifikasi Faktual di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (5/11/2026).

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemko Padang Panjang.

Rombongan dipimpin Ketua KI Sumbar Idham Fadhli bersama Asisten Ahli, Tiwi Utami. Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Allex Saputra, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Idham menyampaikan, secara umum pengelolaan keterbukaan informasi publik di Padang Panjang telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari hasil pengisian kuesioner yang memperoleh nilai nyaris sempurna.

“Kami melihat tata kelola informasi publik di Padang Panjang sudah sangat bagus. Nilai yang diperoleh juga nyaris sempurna. Ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah menjangkau hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendekatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Idham berharap, melalui visitasi dan pendampingan KI Sumbar, kualitas pelayanan informasi publik di Padang Panjang dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses informasi.

Sementara itu, Wawako Allex Saputra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan yang diberikan KI Sumbar. Ia berharap proses verifikasi faktual ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi Pemko untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik.

Menurut Allex, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kadis Harry Rizka Perdana menambahkan keberhasilan pengelolaan keterbukaan informasi tidak terlepas dari komitmen dan dukungan kuat pimpinan daerah terhadap penguatan PPID.

Ia menjelaskan, Pemko Padang Panjang juga terus mengembangkan inovasi pelayanan digital, salah satunya melalui aplikasi PAPAGO. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur Lapor Warga yang memungkinkan laporan masyarakat yang belum mendapat respons dari OPD terkait diteruskan secara berjenjang hingga terhubung dengan nomor pimpinan, sehingga dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut. (andes)

Masuk Lima Besar Nominator Keterbukaan Informasi Sumbar, Padang Panjang Jalani Visitasi KIPADANG PANJANG, KOMINFO — Kota...
05/11/2026

Masuk Lima Besar Nominator Keterbukaan Informasi Sumbar, Padang Panjang Jalani Visitasi KI

PADANG PANJANG, KOMINFO — Kota Padang Panjang berhasil masuk lima nominator terbaik dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat melakukan verifikasi faktual atau visitasi ke Pemerintah Kota Padang Panjang, Kamis (5/11/2026).

Kedatangan Tim Verifikator KI Sumbar yang dipimpin Ketua KI Sumbar Idham Fadhli bersama Asisten Ahli Tiwi Utami disambut Wakil Wali Kota Allex Saputra, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Harry Rizka Perdana, beserta jajaran dan Kepala Bagian Prokopim Istopet, di Balai Kota.

Visitasi tersebut merupakan bagian dari tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penilaian juga dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan prinsip transparansi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Wali Kota Hendri Arnis, turut mengikuti kegiatan tersebut melalui sambungan video call dengan Ketua KI Sumbar. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian Padang Panjang yang berhasil masuk dalam lima nominator terbaik.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota untuk terus memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik. Kami ingin memastikan Pemerintah hadir secara transparan, terbuka, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Capaian ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga Padang Panjang mendapatkan hasil terbaik pada penilaian ini," ungkapnya.

Wawako Allex Saputra menegaskan, Pemko Padang Panjang berkomitmen menjalankan amanat UU KIP dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab.

Ia berharap, melalui visitasi tersebut, berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah, khususnya dalam memperbaiki pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Idham Fadhli menjelaskan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan amanat UU KIP untuk mengukur tingkat kepatuhan sekaligus melihat implementasi keterbukaan informasi pada masing-masing badan publik.

Ia menegaskan, penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Masuknya Padang Panjang dalam lima nominator terbaik menjadi capaian sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Pemko berharap hasil visitasi tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang informatif, transparan, dan akuntabel.

Ke depan, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga tumbuh sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sekaligus memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. (rifki)

Padang Panjang Raih Terbaik III Nasional Parasamya Karya Kencana 2026 untuk Daerah Prioritas JAKARTA, KOMINFO — Kota Pad...
05/11/2026

Padang Panjang Raih Terbaik III Nasional Parasamya Karya Kencana 2026 untuk Daerah Prioritas

JAKARTA, KOMINFO — Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kota Serambi Mekkah berhasil meraih Terbaik III Nasional Penghargaan Parasamya Karya Kencana 2026 untuk kategori Daerah Prioritas, atas keberhasilan pengelolaan Program Keluarga Berencana (KB).

Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) dalam rangkaian kegiatan GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Penghargaan diterima Wali Kota Hendri Arnis didampingi Ketua TP PKK Kota Ny. Maria Feronika Hendri, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPKBPPPA) Martoni, serta Ketua Tim Kerja Pelayanan KB Dinsos PPPKBPPPA.

Wako Hendri menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Padang Panjang.

"Alhamdulillah, pada 2026 ini kita berhasil meraih Terbaik III Tingkat Nasional untuk kategori Daerah Prioritas. Kategori ini mencakup 208 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas penggarapan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan capaian modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan Unmet Need KB," ujarnya.

Penetapan wilayah prioritas tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/KEP/E3/2024 dan tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN 2025–2029.

Menurut Hendri, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola Program Keluarga Berencana. Penilaian mencakup tata kelola kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan KB, hingga pengembangan inovasi untuk mendukung keberhasilan program secara nasional.

Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Dinsos PPPKBPPPA, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta seluruh lintas sektor dan mitra terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelayanan KB.

"Penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya Dinsos PPPKBPPPA, lintas sektor, dan seluruh mitra terkait yang telah bahu-membahu melaksanakan pelayanan KB. Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus dipertahankan demi kemaslahatan masyarakat Kota Padang Panjang," ungkapnya.

Hendri juga berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan KB dan mempertahankan tren peningkatan kinerja program kependudukan di daerah.

Ia mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan program KB melalui perencanaan keluarga yang matang, termasuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.

Pemberian penghargaan Parasamya Karya Kencana ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), serta meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana secara merata dan berkelanjutan. (cigus)

Pemerintah Kota Padang Panjang turut berbangga atas pencapaian yang diraih Prof. Dr. Adi Hidayat, Lc., MA. Semoga presta...
04/11/2026

Pemerintah Kota Padang Panjang turut berbangga atas pencapaian yang diraih Prof. Dr. Adi Hidayat, Lc., MA. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan umat.

Wako Hendri Arnis Paparkan Dua Inovasi Unggulan Padang Panjang: SIRESA Dongkrak PAD, Beranting Dini Tekan StuntingPADANG...
04/11/2026

Wako Hendri Arnis Paparkan Dua Inovasi Unggulan Padang Panjang: SIRESA Dongkrak PAD, Beranting Dini Tekan Stunting

PADANG PANJANG, KOMINFO — Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pelayanan serta percepatan penurunan stunting menjadi dua capaian inovasi unggulan yang dipaparkan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dalam kegiatan Pemaparan Inovasi Pemerintah Daerah Regional Sumatera untuk Innovative Government Award (IGA) 2026, Selasa (3/11/2026).

Pemaparan tersebut berlangsung di Ruang VIP Balai Kota dan diikuti Kepala Pusat Strategi Kegiatan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa, Sarjayadi beserta tim. Sebanyak 10 Pemerintah Daerah dari Regional Sumatera mendapat kesempatan mempresentasikan inovasi unggulan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Wako Hendri menegaskan, inovasi bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui instruksi Wali Kota agar setiap bidang di lingkungan Pemerintah Daerah minimal melahirkan satu inovasi. Upaya ini diperkuat dengan keterlibatan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun budaya inovasi secara berkelanjutan.

"Setiap perangkat daerah harus mampu melahirkan inovasi yang menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat. Kita tidak ingin inovasi hanya sebatas nama atau kegiatan seremonial, tetapi harus memiliki manfaat, terukur hasilnya, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," demikian penegasan Hendri dalam pemaparan tersebut.

Inovasi pertama yang dipaparkan adalah Sistem Informasi Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (SIRESA). Inovasi ini lahir dari persoalan belum optimalnya PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, serta belum terdigitalisasinya sistem pendataan dan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemko Padang Panjang menghadirkan sistem pendataan wajib retribusi berbasis digital yang terintegrasi dengan aplikasi pemungutan. SIRESA dikembangkan melalui kolaborasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, serta didukung Bank Nagari dalam pengembangan sistem pemungutannya.

Aplikasi berbasis mobile dan desktop ini menggantikan metode pendataan konvensional menggunakan formulir kertas. Melalui sistem tersebut, pendataan menjadi lebih efektif, akurat, dan terpusat. Data yang terkumpul kemudian terintegrasi dengan aplikasi pemungutan sehingga memudahkan petugas melakukan penagihan di lapangan sekaligus memantau realisasi penerimaan secara real time.

Dampaknya terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan retribusi yang cukup signifikan. Dari 11.707 objek yang telah terdata, penerimaan retribusi meningkat dari Rp124 juta pada 2023 menjadi Rp379 juta pada 2024, kemudian Rp639 juta pada 2025. Hingga Oktober 2026, realisasinya telah mencapai Rp752 juta.

Dengan capaian tersebut, penerimaan retribusi meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendataan dan pemungutan mampu mengoptimalkan potensi PAD sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah.

Inovasi kedua yang menjadi unggulan adalah Beranting Dini: Enam Kegiatan Satu Tujuan. Inovasi ini merupakan pendekatan terpadu Pemko Padang Panjang dalam mempercepat penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen keluarga.

Inovasi tersebut berangkat dari kondisi prevalensi stunting Kota Padang Panjang pada 2023 yang mencapai 15,8 persen, masih berada di atas target nasional sebesar 14 persen.

Melalui Beranting Dini, Pemko menghadirkan enam kegiatan terintegrasi, yakni ASI Pokemsus, Peta Ceria, Anting Donat Gulai, Timbang Vidi, Ayah Hebat, dan Ibu Melangsing.

Keenam kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ayah, remaja putri hingga balita. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, dan seluruh perangkat daerah.

Hasilnya terlihat dari penurunan prevalensi stunting di Kelurahan Koto Katik. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka stunting di wilayah tersebut turun secara konsisten dari 10,38 persen pada 2022 menjadi 7,25 persen pada 2023, kemudian 6,2 persen pada 2024, 3,79 persen pada 2025, hingga 2,77 persen pada Agustus 2026.

Dengan demikian, prevalensi stunting di Kelurahan Koto Katik telah menurun sekitar 73,3 persen dibandingkan kondisi 2022. Capaian ini menunjukkan hasil positif dari intervensi yang terencana, terintegrasi, dan melibatkan keluarga dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting.

Selain memaparkan capaian kedua inovasi tersebut, Hendri juga menjelaskan strategi Pemko dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah.

Strategi itu dilakukan melalui penguatan komitmen kerja, penerapan sistem penghargaan dan konsekuensi (reward and punishment), serta pemberian apresiasi kepada perangkat daerah dan ASN yang berhasil melahirkan inovasi berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui lomba OPD terinovatif, penilaian dan pemberian penghargaan bagi ASN inovatif, serta penguatan bank data inovasi melalui aplikasi DIANA SARI.

Pemko juga mendorong pengembangan inovasi hingga tingkat kelurahan, puskesmas, dan sekolah. Dengan demikian, inovasi tidak hanya tumbuh di lingkungan perangkat daerah, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh ekosistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari sisi perencanaan, keberlanjutan inovasi diperkuat melalui integrasi sub bab inovasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Secara khusus, SIRESA dan Beranting Dini telah mendapatkan ruang dalam RKPD 2024–2026 sebagai bentuk dukungan perencanaan dan penganggaran terhadap keberlangsungan kedua inovasi tersebut.

Hendri berharap, pemaparan ini tidak hanya menjadi ajang menunjukkan capaian daerah, tetapi juga momentum untuk terus meningkatkan kualitas inovasi agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

"Ke depan, kita ingin setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas. SIRESA harus terus dikembangkan untuk memperkuat PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan, sementara Beranting Dini harus semakin diperkuat agar upaya menurunkan stunting dapat berjalan berkelanjutan. Kuncinya adalah komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh perangkat daerah," harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Doni Hendra, Kepala Bappeda Winarno, Kepala Dinas Perkim LH Delfianto, Kepala Dinas Kesehatan Sonya Themiarto, serta sejumlah pihak terkait lainnya. (rifki)

Inflasi Nasional Turun, Padang Panjang Perkuat Langkah Pengendalian HargaPADANG PANJANG, KOMINFO — Di tengah tren penuru...
03/11/2026

Inflasi Nasional Turun, Padang Panjang Perkuat Langkah Pengendalian Harga

PADANG PANJANG, KOMINFO — Di tengah tren penurunan inflasi nasional pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 0,22 persen, Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung sektor pertanian guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Putra Dewangga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Selasa (3/11/2026).

"Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan koordinasi berbagai pihak. Oleh sebab itu, Pemko terus melakukan pemantauan serta menjalankan sejumlah program untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung sektor pertanian," ujarnya.

Putra menyampaikan, inflasi nasional pada Oktober 2026 mengalami penurunan dibandingkan September yang mencapai 0,30 persen. Sementara itu, inflasi Sumatera Barat pada Oktober tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan (month-to-month).

Adapun Kota Bukittinggi yang menjadi kota acuan penghitungan inflasi bagi Padang Panjang mencatat inflasi sebesar 0,55 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan (year-on-year).

Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemko Padang Panjang telah melaksanakan sejumlah program, di antaranya pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok secara rutin, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar bersama Bulog Cabang Bukittinggi, serta penyaluran bantuan pangan beras.

Menurut Putra, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memastikan kelancaran distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, termasuk penyediaan bibit bagi petani.

Dukungan ini diharapkan dapat menjaga
keberlangsungan kegiatan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan pangan dalam jangka panjang.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPS Kota Padang Panjang Abdul Razi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (harris)

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi, Pemko Padang Panjang Ikuti Rakor Bersama WamendagriPADANG, KOMINFO — Penguatan pertumbuhan ...
02/11/2026

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi, Pemko Padang Panjang Ikuti Rakor Bersama Wamendagri

PADANG, KOMINFO — Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan optimalisasi potensi ekonomi menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Percepatan Ekonomi Sumatera Barat, Senin (2/11/2026), di Auditorium Gubernur Sumatera Barat.

Rakor tersebut diikuti Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, bersama Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Doni Hendra dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan para kepala daerah beserta jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Bima Arya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM. Salah satu peluang yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau, yakni lapangan kerja yang mendukung aktivitas ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi sektor informal. Untuk itu, Pemerintah Daerah didorong memperkuat ekosistem ekonomi, memperluas kesempatan kerja formal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengoptimalkan potensi bonus demografi, khususnya generasi muda, sebagai salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, koordinasi dan penyelarasan program menjadi langkah strategis agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wawako Allex Saputra menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut. Ia berharap forum ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan menyelaraskan kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ia juga berharap berbagai hasil pembahasan dalam rakor dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah, khususnya Kota Padang Panjang. (momo)

 Daftar PNS Purnabakti Pemko Padang Panjang per 1 November 2026Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kota Padang Panjang...
02/11/2026



Daftar PNS Purnabakti Pemko Padang Panjang per 1 November 2026

Terima kasih atas pengabdiannya untuk Kota Padang Panjang. Semoga menjadi kebaikan dan amal ibadah.



02/11/2026

Penutupan Festival Literasi IV Padang Panjang 2026

Subuh Mubarakah di Islamic Centre, Buya Ristawardi Ingatkan Pentingnya Menyiapkan Bekal AkhiratPADANG PANJANG, KOMINFO —...
01/11/2026

Subuh Mubarakah di Islamic Centre, Buya Ristawardi Ingatkan Pentingnya Menyiapkan Bekal Akhirat

PADANG PANJANG, KOMINFO — Kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat merupakan kehidupan abadi yang harus dipersiapkan dengan amal kebaikan. Pesan tersebut disampaikan Buya Ristawardi saat memberikan tausiah pada kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Agung Manarul ‘Ilmi, Islamic Centre Kota Padang Panjang, Ahad (1/11/2026).

“Dunia ini sementara, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi,” ujar Buya Ristawardi di hadapan ratusan jemaah yang mengikuti kajian tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Sekretaris Daerah Kota Doni Hendra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai kalangan masyarakat.

Dalam tausiahnya, Buya Ristawardi mengingatkan, apa pun profesi dan amanah yang dijalani, setiap muslim hendaknya senantiasa menjadikan pengabdian kepada Allah SWT sebagai orientasi utama dalam kehidupan.

Menurutnya, setiap kesempatan hidup perlu diisi dengan amal perbuatan baik. Pekerjaan, tanggung jawab, dan aktivitas sehari-hari semestinya menjadi jalan untuk berbuat kebaikan serta memberikan manfaat bagi sesama.

Ia juga menjelaskan kesuksesan sejati bukan semata-mata diukur dari pencapaian selama hidup di dunia, melainkan dari keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, kerugian terbesar adalah ketika seseorang gagal meraih keselamatan di hadapan Allah SWT.

Buya Ristawardi mengingatkan, segala sesuatu yang dimiliki manusia merupakan karunia Allah SWT, sementara datangnya ajal merupakan kepastian yang tidak dapat ditunda. Karena itu, manusia hendaknya senantiasa mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal saleh selama masih diberi kesempatan hidup.

Lebih lanjut, ia menguraikan tentang kehidupan di alam barzakh sebagai fase penantian menuju hari kebangkitan. Masa tersebut menjadi pengingat bagi manusia akan pentingnya memanfaatkan kehidupan di dunia untuk mempersiapkan bekal akhirat.

Sementara itu, Wawako Allex mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan Subuh Mubarakah. Menurutnya, partisipasi jemaah tersebut mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang telah menjadi bagian dari identitas Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah.

Allex juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memaksimalkan keberadaan Islamic Centre, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kajian keislaman, pembelajaran, dan silaturahmi bagi masyarakat. (harris)

Address

Jalan M. Yamin, SH No. 02 Kelurahan Pasar Usang
Padangpanjang
27116

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kominfo Padang Panjang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Nearby government services