13/11/2026
, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan pelatihan mengenai 7 Aspek Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.(11/11/26)
Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Tity Yukrisna, Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Ludianna Gultom, serta Kepala Subbagian Hukum, Neny Khurnaini.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola JDIH dalam memenuhi standar penilaian serta mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan sekaligus melakukan pendalaman terhadap berbagai indikator yang menjadi komponen penilaian JDIH.
Adapun tujuh aspek penilaian JDIH yang menjadi materi pembahasan meliputi aspek organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi.
Keikutsertaan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH agar semakin informatif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, JDIH tidak hanya menjadi sarana penyimpanan dokumentasi produk hukum, tetapi juga menjadi pusat layanan informasi hukum yang mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
