05/10/2026
, pemutakhiran data pemilih bukan pekerjaan yang selesai dalam satu waktu. Data kependudukan terus bergerak dan berubah. Ada yang meninggal dunia, pindah domisili, memasuki usia 17 tahun, pensiun dari TNI/Polri, hingga berpindah status sebagai pemilih dalam negeri atau luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat melakukan supervisi dan monitoring Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 di KPU Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa (29/09/2026).
Betty menjelaskan, KPU melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, serta data TNI/Polri yang kemudian disinkronkan dengan data pemilih untuk kemudian diverifikasi di lapangan.
Dalam prosesnya, setiap perubahan data harus memiliki bukti yang jelas. Data pemilih yang meninggal dunia, misalnya, tidak cukup hanya berdasarkan informasi lisan, tetapi perlu didukung keterangan resmi dari pihak yang berwenang. Begitu p**a untuk data perpindahan domisili, serta perubahan status anggota TNI/Polri yang telah pensiun.
