Kejaksaan RI

Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” pada hari Selasa, 12 Mei 2026, bertempat di Aula Pemerintahan Kota Tarakan.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Fadlan, S.H., M.H. serta Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Deddy Yuliansyah Rasyid, S.H., M.H..

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung resmi menggelar Kick-Off Meeting Penyusunan Fondasi Kebijakan dan ArsitekturKelembagaan Adhyaksa Chambers di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Kamis, 21 Mei 2026.
Kick-Off Meeting ini mengusung tema “Penguatan Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Strategis melaluiPengembangan Adhyaksa Chambers untuk MendukungIklim Investasi dan Pembangunan Nasional”.

Acara inimelibatkan narasumber dan pemangku kepentingan lintassektoral, di antaranya:
• Robertus Billitea (Managing Director Legal & Compliance BPI Danantara);
• Meirijal Nur, S.E., M.B.A. (Direktur PembinaanPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Kementerian Keuangan);
• Rezafaraby, S.H., LL.M. (Koordinator Bidang Penerapandan Penegakan Hukum, Kementerian PPN/Bappenas).

Dalam paparannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Prof. (H.C) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa pembentukan Adhyaksa Chambers merupakan wujud nyata transformasi kelembagaan Kejaksaan RI dari administrative state menujustrategic state institution untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.

“Langkah ini mengakar pada mandat game changer di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentangRPJPN 2025–2045, yang menempatkan Jaksa Agung sebagai Advocaat General guna mengawal supremasihukum, stabilitas nasional, dan ekonomi berkelanjutan,” ujarJamdatun.

Forum koordinasi awal ini diharapkan mampu menyatukanpersepsi, menghimpun masukan strategis, sertamembangun komitmen sinergi lintas instansi demi terwujudnya ekosistem penyelesaian sengketa negara yang modern, solutif, adil, sekaligus mampu memperkuat dayasaing investasi nasional.

cek selengkapnya www.kejaksaan.go.id

Kamis 21 Mei 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda BidangTindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan 1 (satu) orang tersangkadan melakukan penahanan terhadap SDT selaku Komisarissekaligus Beneficial Owner PT QSS dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi penyimpangan tata kelola ijin usaha pertambangan(IUP) dan/atau IUP-OP PT QSS di Provinsi Kalimantan Barat tahun2017 s.d. 2025.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barangbukti elektronik (yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri), notulensi ekspose dengan ahli, sertaserangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Terhadap Tersangka SDT dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

cek selengkapnya www.kejaksaan.go.id

Rangkaian hari ketiga perhelatan Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026 pada Rabu 20 Mei 2026 di Kantor BPA Jakarta Selatan, diisi dengan sesi talkshow dengan narasumber Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna serta Direktur Lelang pada DJKN Syukriah HG, untuk memaparkan urgensi menempatkan Asset Recovery Agency (ARA) secara definitif di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rancangan regulasi terbaru.
Pemaparan materi tersebut secara komprehensif mengupas rasionalitas yuridis, studi komparatif internasional, serta blueprint transformasi kelembagaan dari Badan Pemulihan Aset yang ada saat ini menuju sebuah institusi pemulihan aset yang memiliki kewenangan penuh berbasis undang-undang. Langkah ini dinilai krusial guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kepatuhan finansial global.
Dalam penyelenggaraan BPA Fair 2026 dilaksanakan pemusnahan barang sita eksekusi berupa 14 (empat belas) buah jam tangan berbagai merek yang berasal dari Terpidana Jimmy Sutopo dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa 14 buah jam tangan tersebut, ke 14 jam tersebut yang telah dinyatakan tidak identik atau palsu. Hal itu disimpulkan setelah dilakukan verifikasi dan dilakukan penelitian oleh ahli.

Tim Halilintar bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan penertiban wilayah tambang di wilayah kabupaten tanah laut.
Kegiatan penertiban ini berlangsung dengan pengamanan dan pengawasan ketat guna memastikan proses berjalan dengan aman dan kondusif.
Tim satgas Halilintar bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Tanah Laut menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalan mendukung penataan kawasan hutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum terhadap permanfaatan lahan diwilayah kabupaten Tanah Laut.

Pada hari Senin, 27 April 2026 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Bapak Albertus Roni Santoso, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Tiar Yustianno, S.H., M.H. dan Jaksa Fasilitator Ibu Gabriela Tigrisani Sitorus, S.H. telah mengantarkan tahanan yang telah bebas melalui proses Restorative Justice ke rumahnya yang berada di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengantaran tahanan yang telah bebas melalui proses Restorative Justice disambut hangat oleh keluarga dan disaksikan langsung oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak kepolisian dan masyarakat sekitar

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan mengingatkan agar kejadian ini tidak terulang Kembali dan memberikan sanksi sosial berupa membersihkan Gereja sebelum dan sesudah Ibadah ditempat berdomisili.

𝗧𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗮 𝗕𝗮𝘀𝘂𝗱𝗮𝗿𝗮!
𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿!